BekisarMedia.id — Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 menandai babak baru dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, meluncurkan tiga terobosan penting yang menjadi tonggak transformasi layanan jemaah, yakni keterbukaan data jemaah haji khusus, efisiensi penggunaan dana haji, dan penerapan sistem multi syarikah untuk layanan di Arab Saudi.
Langkah-langkah progresif ini disebut oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latief, sebagai “pergeseran paradigma” menuju tata kelola yang lebih terbuka, adil, dan partisipatif.
“Ini bukan sekadar inovasi administratif, tapi reformasi sistemik yang menjadikan pelayanan haji lebih transparan dan akuntabel.” ujar Hilman Latief dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari website resmi Kementerian Agama, pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025.
1. Transparansi Nama Jemaah Haji Khusus: Pertama dalam Sejarah
Untuk pertama kalinya, daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji diumumkan secara terbuka, seperti halnya jemaah reguler. Daftar ini dirilis sejak 23 Januari 2025.
“Kami ingin semua jemaah bisa mengakses informasi secara terbuka. Ini bagian dari komitmen terhadap transparansi.” ungkapnya.
Sebanyak 16.305 jemaah haji khusus, melunasi biaya dalam dua tahap. Setelah pelunasan ditutup, nama-nama yang sudah melunasi pun diumumkan ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.
2. Efisiensi Dana Haji: Layanan Tetap Optimal meski Nilai Manfaat Turun
Tahun ini, biaya rata-rata haji (BPIH) disepakati sebesar Rp89,41 juta, turun sekitar Rp4 juta dari tahun sebelumnya. Sementara penggunaan nilai manfaat, juga turun menjadi Rp33,97 juta per jemaah dibanding tahun 2024 sebesar Rp37,36 juta.
Meski begitu, layanan jemaah tidak mengalami penurunan. Bahkan, ada peningkatan dalam aspek makanan dan akomodasi. “Jemaah tetap mendapat tiga kali makan per hari selama di Makkah. Total ada 127 kali layanan makan.” kata Hilman Latief.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga memberi perhatian khusus agar biaya haji tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.
3. Multi Syarikah: Akhiri Monopoli, Tingkatkan Kompetisi
Terobosan ketiga adalah penerapan skema multi syarikah, yang menggandeng delapan penyedia layanan di Arab Saudi. Skema ini menggantikan sistem tunggal yang selama ini berisiko menimbulkan monopoli.
Pemerintah Indonesia bermitra dengan syarikah seperti Rakeen Mashariq, Al Rifadah, MCDC, dan lainnya untuk memberikan layanan lebih kompetitif dan berkualitas.
Meskipun sempat ada tantangan teknis dalam pengelolaan kloter, koordinasi terpadu antara Pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi, mampu mengatasi kendala tersebut.
“Kami menyampaikan tahni’ah kepada jemaah Indonesia. Pelaksanaan haji tahun ini sangat sukses.” ujar Wakil Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, dalam kunjungan ke Daker Makkah.
Pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan haji kini bergerak ke arah yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Ketiga terobosan ini menjadi fondasi penting menuju pelayanan haji modern, yang adil bagi seluruh umat Islam, bukan hanya yang berpunya.
“Dengan keterbukaan dan efisiensi, kita ingin memastikan haji adalah hak semua, bukan kemewahan segelintir.” tegas Hilman Latief.
Hingga saat ini, 168.007 jemaah telah tiba kembali di Tanah Air dalam 432 kelompok terbang, sementara 93 kloter masih berada di Madinah dan akan dipulangkan secara bertahap hingga 10 Juli 2025. (abd)
