BekisarMedia.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), Amaliah Sobli, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi (Menkop) Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, dan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, terkait pembahasan Program Strategis Koperasi Merah Putih, hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Amaliah Sobli mengingatkan mengenai pentingnya mitigasi risiko dan perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, khususnya terkait potensi moral hazard serta kemungkinan kriminalisasi, jika koperasi mengalami kerugian dalam proses operasional.
“Kami berharap, Kementerian Koperasi dapat menyiapkan sistem perlindungan yang kuat bagi para pengurus koperasi yang bekerja dengan itikad baik, agar tidak dikorbankan apabila terjadi kegagalan usaha.” ujar Amaliah Sobli usai rapat.
Waspadai Monopoli dan Ancaman terhadap UMKM
Selain menyoroti perlindungan hukum, Amaliah Sobli juga menegaskan mengenai perlunya menjaga stabilitas ekosistem ekonomi lokal. Ia mengkhawatirkan hadirnya koperasi skala besar, seperti Koperasi Merah Putih, dapat berpotensi menggeser eksistensi UMKM yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah.
“Kita tidak ingin koperasi besar justru menjadi pelaku monopoli yang mengancam kelangsungan usaha kecil dan mikro di tengah masyarakat. Keseimbangan ekonomi daerah, harus tetap dijaga.” tegasnya.
Menkop Tegaskan Semangat Koperasi: Gotong Royong, Bukan Ancaman
Menanggapi hal tersebut, Menkop Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi, menegaskan kembali bahwa falsafah koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat yang mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Koperasi bukanlah ancaman, melainkan solusi. Kami akan memastikan koperasi hadir secara adil, tidak mematikan pelaku usaha lokal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” ujar Budi Arie Setiadi.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan koperasi nasional agar tetap berpihak pada rakyat, serta memastikan keberlanjutan UMKM dan ekonomi berbasis kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia. (skb)
