BekisarMedia.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia atas komitmen membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, kepada Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam acara peresmian 3.258 Posbankum se Sumatera Selatan (Sumsel) dan pembukaan pelatihan paralegal di Griya Agung Palembang, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025.
Posbankum merupakan layanan hukum berbasis komunitas, yang menyediakan penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum secara gratis oleh paralegal dan advokat.
“Penghargaan ini adalah apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat, terutama terkait akses keadilan bagi warga yang kurang mampu.” ujar H. Muchendi Mahzareki usai menerima penghargaan.
Dari 3.258 Posbankum di Sumsel, sebanyak 327 Posbankum telah resmi berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten OKI. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab OKI dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumsel dan sejumlah lembaga bantuan hukum.
Menurut H. Muchendi Mahzareki, hadirnya Posbankum bukan hanya program simbolis, tetapi bagian dari misi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keadilan.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga OKI yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan hukum.” tegasnya.
Acara ini juga mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembentukan Posbankum secara serentak di seluruh desa dan kelurahan se Sumsel. Ribuan paralegal dari berbagai latar belakang, mengikuti pelatihan dasar hukum untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengapresiasi langkah strategis Pemkab OKI. “Ini bukti keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Program ini patut menjadi role model nasional.” ujarnya.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menambahkan, keberhasilan ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses keadilan. “Inisiatif ini membuktikan pemerintah daerah bisa hadir dengan solusi konkret.” katanya. (ohs)
1 komentar