Banggar DPRD dan Pemkab OKI Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 Sebesar Rp2,4 Triliun

BekisarMedia.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Pemkab OKI menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp 2,4 triliun.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan oleh Ketua DPRD OKI (Farid Hadi Sasongko), Wakil Ketua I (Febri Wardana), Wakil Ketua II (Nanda), Wakil Ketua III (Bambang Irawan), serta Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, yang didampingi Wakil Bupati, Supriyanto.

Wakil Ketua II DPRD OKI, Nanda, menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Bupati Kabupaten OKI Terpilih Siap Dilantik dan Ikuti Retreat Kepala Daerah

“Kebijakan umum ini penting, karena hasil kesepakatan rancangan KUA dan PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,4 triliun. Prioritas yang akan direalisasikan tahun depan meliputi sektor infrastruktur dasar.” ujar Nanda, pada hari Jum’at, tanggal 15 Agustus 2025.

Setelah kesepakatan ini, pembahasan akan berlanjut pada rencana kerja anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama komisi-komisi DPRD.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengapresiasi kerja sama DPRD dalam menyepakati KUA-PPAS tahun 2026. Menurutnya, dokumen ini merupakan kebijakan strategis dalam penyusunan RAPBD 2026.

Baca Juga :  OKI Panen Sukses IP300! Alih Fungsi Lahan Karet Jadi Sawah Dorong Swasembada Pangan

“Kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara harus kita kawal bersama, agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.” tegas H. Muchendi Mahzareki.

Ia menambahkan, arah kebijakan umum APBD tahun 2026 difokuskan pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi Peningkatan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas ekonomi, Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi pertanian, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mencetak SDM unggul, dan Digitalisasi pelayanan publik. (skb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *