BEKISARMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong perekonomian kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok desa.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Muba, Toha Tohet, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., serta jajaran terkait, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pengarahannya, Presiden menekankan fokus pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian nasional berbasis daerah dan pedesaan.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun ke depan,” ujar Presiden.
Sebagai penguat langkah nasional, Presiden juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga ini bertugas memastikan setiap keluarga di Indonesia, termasuk warga pedesaan di Kabupaten Muba, memiliki ketahanan ekonomi dan akses pembiayaan yang memadai.
Sejumlah agenda prioritas penguatan akses keuangan nasional yang dipaparkan dalam Rakornas tersebut meliputi:
-
Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir: Perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari jeratan pinjaman ilegal dan tengkulak.
-
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Sektor Prioritas: Alokasi permodalan murah bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
-
Literasi Keuangan Usia Dini: Program Satu Orang Satu Rekening dan Simpanan Pelajar (Simpel).
-
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Perempuan: Bantuan modal santri/pesantren serta penurunan suku bunga kredit bagi perempuan prasejahtera menjadi 8 persen per tahun.
Menanggapi berbagai kebijakan strategis nasional tersebut, Bupati Muba, Toha Tohet, menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden dan menyelaraskan program TPAKD daerah dengan skema kerja Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
“Kami menyambut baik pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pemkab Muba siap memperkuat sinergi TPAKD di daerah agar program pembiayaan murah, KUR, dan perlindungan dari jeratan rentenir benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku UMKM, petani, dan masyarakat Muba di desa-desa,” tegas Bupati Toha.
Melalui sinergi erat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan daerah, Pemkab Muba berkomitmen mempermudah prosedur pengajuan modal usaha, mendongkrak perekonomian lokal, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Muba. (ohs)
