BekisarMedia.id — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menggelar pertemuan dengan Anggota DPD RI yang baru terpilih pada pemilihan tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Pertemuan tersebut digelar di Rumah Dinas Ketua DPD RI, hari Jum’at tanggal 29 Maret 2024.
Adapun Anggota DPD RI Periode 2024-2029 yang ikut dalam pertemuan itu yakni Azhari Cage (Aceh), Tgk Ahmada (Aceh), Darwati A Gani (Aceh), Dinda Rembulan (Babel), Hj. Leni Hariati John Latief (Bengkulu), Al Hidayat Samsu (Sulsel), Muhammad Hidayatollah (Kalsel), Mananwir Paul Finsen Mayor (Papua Barat Daya), Happy Djarot (Jakarta), Larasati Moriska (Kaltara), Destita Khairilisani (Bengkulu), PYM Syarif Machmud Melvin Alkadrie (Kalbar), Mirah Midadan (NTB), dan M. Rifki Farabi (NTB).
LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pertemuan yang dilanjutkan dengan acara Buka Puasa Bersama itu, menyampaikan bahwa ada tiga persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh bangsa ini, karena mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah.
“Pertama yakni ketidakadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah, berada di kisaran tiga puluh persen dan pusat mengelola tujuh puluh persen. Padahal, beban jumlah pegawai yang ditanggung Pemda sebesar tujuh puluh delapan persen, sedangkan pusat hanya dua puluh dua persen. Akibatnya, pelayanan yang diberikan oleh Pemda tidak berjalan dengan optimal.” ujarnya, dalam rilis yang diterima bekisarmedia.id, hari Jum’at tanggal 29 Maret 2024.
Kemudian, ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber ekonomi lainnya di daerah. Paradigma pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, semu kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta, untuk menguasai sumber daya di daerah.
“Pekerjaan rumah yang terakhir yakni asas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi Pancasila. Karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan oleh sejumlah profesor di beberapa perguruan tinggi, didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang digunakan, telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.” tegas LaNyalla, sapaan akrabnya.
Anggota DPD RI Periode 2024-2029 yang hadir pada pertemuan itu, yakni Larasati Moriska dari Kalimantan Utara, menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur karena bisa bertemu dan diterima dengan baik oleh LaNyalla. “Beliau pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda-muda diterima dan didengar.” tuturnya.
Dia mengaku kaget, karena undangan Buka Puasa Bersama itu dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. “Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami berkomunikasi dengan baik, dimana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru.” kata Larasati Moriska.
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Mananwir Paul Finsen Mayor yang merupakan Anggota DPD RI Terpilih dari Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai, Ketua DPD RI merupakan pemimpin yang mengayomi kepentingan Nusantara.
“Saya sebagai Senator dari Tanah Papua, merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Papua adalah kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.” tutur Mananwir Paul Finsen Mayor. (try)
