Anita Noeringhati Bawa 10 Tuntutan IMM ke DPR Republik Indonesia

BekisarMedia.id — Aksi penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi lagi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang kali ini datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palembang, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Hj. Anita Noeringhati, menemui massa aksi tersebut. Dia mengatakan, tuntutan dari IMM akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

“Aksi demo tolak kenaikan BBM dari awal sampai hari ini, akan kita sampaikan ke DPR Republik Indonesia, itu kawajiban kami. Karena kebijakan ini dari pemerintah pusat, kami hanya menyampaikan.” ujar politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Dari aksi tersebut IMM, membawa 10 tuntutan, yakni :

1. IMM se Sumsel mendesak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Sumsel untuk bersikap tegas melakukan penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi dan meminta Presiden mencabut kebijakan kenaikan BBM.

2. IMM se Sumsel menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi.

3. IMM se Sumsel mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM.

4. IMM se Sumsel mendesak Pemerintah untuk memberantas Mafia Migas.

5. IMM se Sumsel mendesak Pemerintah untuk membubarkan lembaga-lembaga negara yang tidak optimal.

6. IMM se Sumsel menuntut Pemerintah untuk menunda Proyek Strategis Nasional.

7. IMM se Sumsel menolak pasal-pasal yang bermasalah di undang-undang RKUHP.

8. IMM se Sumsel mendesak pemerintah untuk mengantisipasi serta mengendalikan harga bahan pokok atau inflasi akibat kenaikan harga BBM

9. IMM se Sumsel mendesak Pemerintah Sumsel agar memberikan solusi kepada seluruh masyarakat menengah ke bawah, terkait dampak kenaikan harga BBM.

10. IMM se Sumsel mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel agar segera membenahi dan memberikan solusi segera mungkin untuk memperbaiki perekonomian Sumsel yang termasuk ke dalam 10 Provinsi termiskin di Indonesia

Terhadap Tuntuan tersebut, Hj. Anita Noeringhati siap mengawal ke DPR Republik Indonesia sebagaimana tupoksinya sebagai Ketua DPRD Sumsel. (al/ohs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *