Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, berbincang dengan Konjen Republik Indonesia di Jeddah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. (foto : DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, LaNyalla Mahmud Mattalitti, berbincang dengan Konjen Republik Indonesia di Jeddah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. (foto : DPD RI)

Bahas Haji Tahun 2024, Ketua DPD RI Gelar Rapat dengan KJRI Jeddah dan Kantor Urusan Haji

BekisarMedia.id — Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) atas penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji tahun 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, LaNyalla Mahmud juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu, dihadiri oleh Konjen RI Jeddah, Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1, Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2, Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy.

LaNyalla Mahmud menyampaikan, empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang.

“Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?” tanya LaNyalla, sapaan akrabnya.

Dirinya juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa.

“Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi.” tandasnya.

Umroh Bersama Hamidah
Laporan :
Editor : Oyong Hairudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *