BEKISARMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempelajari penerapan sistem Kampung Siaga Bencana (KSB) ke Kota Bandung, sebagai upaya memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta genangan air.
Kunjungan tersebut diikuti Asisten I Pemkot Palembang, Sulaiman Amin, yang diutus Wakil Wali Kota Palembang bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Edison.
Langkah ini berangkat dari pengalaman daerah yang sempat menghadapi kemarau panjang, kepungan asap karhutla dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di atas 800, hingga gangguan genangan air saat hujan.
Melalui KSB, warga di tingkat kampung didorong menjadi pelaku utama dalam kesiapsiagaan dini dan penyelamatan mandiri sebelum bantuan datang.
Terdapat sejumlah prinsip utama yang dicermati rombongan Pemkot Palembang dalam penerapan KSB di Bandung, mulai dari pemetaan ancaman lokal, seperti rawan karhutla dan genangan di wilayah rawa Palembang dibandingkan gempa dan banjir di perbukitan Bandung, hingga penyiapan sumber daya manusia.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung, Yuliana Dewi, S.T., M.A.P., menjelaskan bahwa KSB menekankan pembentukan relawan warga melalui pelatihan evakuasi, pertolongan pertama, pemadaman api awal, sistem peringatan dini, hingga pemanfaatan kanal komunikasi darurat.
“Selain menjadi kesejahteraan sosial, akan ada pelatihan untuk masyarakat Bandung. Pelatihan relawan untuk bencana alam. Bahkan kita menyusun SDM-nya,” jelas Yuliana Dewi.
Ia menambahkan, keberlanjutan KSB bertumpu pada pelibatan aktif masyarakat, latihan rutin, serta pemanfaatan komunikasi digital agar tidak berhenti pada seremonial.
“Informasi pembentukan KSB kegiatannya lebih menarik dan interaktif. Masyarakat menjadi pelaku utama bukan hanya peserta, output dapat dirasakan luas seluruh warga, menggunakan media digital dan komunikasi modern, KSB menjadi gerakan berkelanjutan bukan kegiatan sesaat,” tegasnya.
Yuliana Dewi turut mengungkapkan bahwa pengembangan KSB di Bandung dirintis bertahap menggunakan dukungan APBD serta kolaborasi lintas sektor dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan alokasi anggaran Rp136 juta per kecamatan prioritas untuk sosialisasi hingga pelatihan.
“Wacana Dinsos Bandung dari awal KSB tanpa bantuan Kemensos. Awalnya menjalankan pakai APBD,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Palembang, Edison, menyatakan pihaknya menelaah kebutuhan pembentukan KSB serta dasar legitimasi mitigasi untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah Palembang, baik menghadapi karhutla maupun genangan musim hujan.
“Kami bisa melakukan penilaian dari Kampung Siaga Bencana di Bandung untuk bisa diterapkan di Palembang. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembentukan Kampung Siaga Bencana, apa legitimasi mitigasi yang diperlukan,” ujarnya. (ohs)













