BEKISARMEDIA.ID — Dinamika sosial dan politik yang berkembang di tingkat lokal menuntut respons cepat lintas instansi. Menyadari keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu lembaga semata, Kepolisian Resor Musi Banyuasin (Polres Muba) menggelar Coffee Morning Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula H. Alex Noerdin Polres Muba, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026.
Pertemuan tatap muka yang dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Muba, Toha Tohet, dan Wakil Bupati Kabupaten Muba, Abdur Rohman Husen, itu, menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi keamanan. Selain itu, forum informal ini ditujukan untuk menyatukan visi dalam mengawal program prioritas daerah.
Sejumlah pejabat utama daerah tampak hadir dalam forum tersebut, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Muba (Afitni Junaidi Gumay), Kapolres Muba (AKBP Ruri Prastowo), Dandim 0401/Muba (Letkol Inf Dimas Kurniawan), Kajari Muba (Aka Kurniawan), serta Ketua Pengadilan Negeri Sekayu (Selvi Ariani).
Penguatan Kamtibmas di Tengah Isu Strategis Wilayah
Kapolres Muba, AKBP Ruri Prastowo, menegaskan tentang pentingnya menjaga soliditas Forkopimda dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kepolisian tidak bisa berjalan sendiri dalam menjaga stabilitas makro di wilayah hukum Muba yang luas.
“Dinamika yang terjadi saat ini menuntut seluruh unsur Forkopimda untuk bersatu dan responsif. Kami dari jajaran kepolisian, termasuk memaksimalkan fungsi Satbinmas di tingkat desa, siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba demi menjaga kondusivitas,” ujar AKBP Ruri Prastowo.
Sinergi horizontal ini dinilai mendesak, mengingat Kabupaten Muba tengah menghadapi beberapa isu strategis pertengahan tahun. Isu tersebut mulai dari mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki musim kemarau, hingga pengawasan tata kelola energi lokal di tingkat tapak.
Sinkronisasi Kebijakan Eksekutif dan Penegak Hukum
Bupati Kabupaten Muba, Toha Tohet, menyambut baik inisiasi forum komunikasi berkala ini. Ia menjelaskan bahwa kebersamaan antara jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan modal dasar untuk mempercepat serapan anggaran pembangunan fisik maupun non fisik.
“Dalam suasana santai namun substantif seperti ini, kita dapat saling bertukar pandangan, menyamakan persepsi, dan memotong jalur birokrasi yang kaku. Soliditas ini yang menjadi kunci agar program kerja dinas teknis di lapangan mendapatkan dukungan pengamanan serta legalitas yang jelas,” kata Toha Tohet.
Usai sesi dialog, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perkebunan, dan Kesbangpol, langsung melakukan sinkronisasi teknis bersama perwakilan instansi vertikal untuk memastikan proyek strategis daerah berjalan sesuai target regulasi tanpa hambatan hukum. (ohs)
