BekisarMedia.id — Dalam pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) ke 17 yang berlangsung di Brunei Darussalam, Indonesia menyerukan pentingnya kerja sama kawasan Asia Tenggara dalam memerangi hoaks dan konten negatif, khususnya yang berdampak pada anak-anak.
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM), Fifi Aleyda Yahya, menekankan bahwa kolaborasi lintas negara sangat penting untuk memperkuat literasi digital dan perlindungan anak di ruang digital.
“Isu hoaks, ujaran kebencian, dan keamanan anak di dunia maya, harus menjadi prioritas bersama negara-negara ASEAN.” tegas Fifi Aleyda Yahya, dalam diskusi tingkat menteri bertajuk “MAJU: Media Advancing Joint Understanding”, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025.
Indonesia Tawarkan Model Literasi Digital ASEAN
Indonesia memaparkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model sukses dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi. Fifi Aleyda Yahya menekankan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga fondasi berpikir kritis.
“ASEAN harus bergerak bersama, untuk memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri.” ungkapnya.
Inisiatif ini sejalan dengan tema AMRI tahun ini, yaitu “MAJU”, yang bermakna maju dalam Bahasa Indonesia dan sekaligus merupakan akronim upaya media untuk membangun pemahaman bersama antar negara.
Regulasi Indonesia Jadi Rujukan Perlindungan Anak Digital
Selain isu hoaks, Indonesia juga menyoroti perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
“Anak-anak adalah generasi penerus ASEAN. Kita tidak boleh abai terhadap ancaman konten negatif yang mereka hadapi di internet.” ujar Fifi, sapaan akrabnya.
Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah negara anggota ASEAN, dan mendorong peran media dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak.
Ajak Platform Digital Dukung Jurnalisme Berkualitas
Indonesia juga menyerukan investasi perusahaan teknologi dan media di ASEAN, untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Fifi, informasi yang akurat adalah fondasi demokrasi.
“Tanpa dukungan terhadap jurnalisme yang akuntabel, hoaks akan terus menyebar tak terkendali.” katanya.
Pertemuan Bilateral dan Dukungan Sultan Brunei Darussalam
Di sela-sela AMRI, Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja, membahas penanganan fake news, kebebasan pers, dan tantangan media konvensional dalam menghadapi dominasi platform digital global.
Para menteri juga mendapat kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, yang menegaskan dukungan terhadap kerja sama media di ASEAN.
Hasil Kesepakatan AMRI ke-17
Pertemuan AMRI ke-17 menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Bandar Seri Begawan Declaration Menegaskan komitmen bersama untuk melawan misinformasi dan memperkuat peran media dalam pembangunan lintas sektor.
Kuala Lumpur Declaration on Safe and Responsible Use of Social Media Platform, Mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Joint Media Statement AMRI-17 dan 8th ASEAN Plus Three Meeting, Menyepakati kolaborasi regional bersama Tiongkok dan Jepang.
Tentang AMRI
AMRI adalah forum tingkat menteri yang digelar setiap 1,5 hingga 2 tahun sekali, dan melibatkan 10 negara anggota ASEAN serta mitra wicara seperti China dan Jepang. AMRI bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi dan kerja sama antarmedia, serta memastikan akses informasi bagi seluruh komunitas ASEAN. (pro)
