BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BEKISARMEDIA.ID — Penderitaan masyarakat akibat kemacetan truk batubara di jalan umum Sumatra Selatan (Sumsel) dipastikan bakal segera berakhir secara permanen.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, secara resmi melakukan groundbreaking pembangunan jalan khusus batubara milik PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu, 15 April 2026.
Penyediaan jalan sepanjang ±10,46 kilometer ini, bukan sekadar urusan bisnis, melainkan janji pemerintah untuk mengembalikan hak warga atas jalan umum yang lancar.
Mencegah Tukang Sayur Menangis Lagi
Dalam sambutannya yang emosional, Herman Deru teringat cerita pilu tentang seorang pedagang kecil yang merugi besar, akibat konflik angkutan logistik ini.
“Saya pernah mendengar cerita tukang sayur yang menangis karena dagangannya membusuk terjebak macet. Penggunaan jalan umum untuk batubara sangat menyiksa rakyat kecil,” tegasnya di lokasi proyek.
Dengan lebar jalan mencapai 15 meter, jalur khusus ini akan melintasi dua wilayah strategis, yakni Kecamatan Tungkal Jaya hingga Kecamatan Bayung Lencir.
Hemat Anggaran Jalan Khusus Batubara Rp400 Miliar
Selain faktor sosial, sosok yang akrab disapa HD ini membongkar besarnya beban anggaran negara hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak dihantam beban truk tambang.
Sumsel selama ini harus merogoh kocek hingga Rp400 miliar per tahun, hanya untuk biaya pemeliharaan jalan umum yang hancur sebelum waktunya.
Oleh karena itu, pembangunan jalan hauling milik PT BSPC ini, dianggap sebagai solusi cerdas yang menguntungkan semua pihak, baik pengusaha maupun rakyat.
Wajib Pakai Plat BG dan Serap Tenaga Lokal
Tidak hanya membangun infrastruktur, HD juga memberikan instruksi tegas kepada pihak perusahaan agar kehadiran proyek ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.
Ia meminta PT BSPC memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama warga Desa Mangsang, serta mewajibkan seluruh armada angkutan menggunakan plat nomor polisi daerah (BG).
Hal ini bertujuan agar pajak kendaraan yang dibayarkan perusahaan bisa berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun Sumsel. (ohs)
Baca juga :
