BekisarMedia.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, menerima perwakilan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, pada hari Jum’at, tanggal 10 Januari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan tenaga honorer menyampaikan permohonan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumsel untuk menindaklanjuti serta meneruskan hasil kesepakatan yang telah dibuat, terkait status dan masa depan mereka.
Perwakilan tenaga honorer menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi perhatian mereka, yakni memohon kepada DPRD Sumsel untuk memperjuangkan dan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, tanpa terkecuali.
Kemudian, mereka memohon agar perwakilan tenaga honorer, maksimal dua orang, diizinkan untuk ikut mengawal dan hadir dalam proses penyampaian aspirasi ke BKN dan DPR, baik dalam bentuk rapat audiensi maupun pertemuan lainnya, sehingga mereka dapat langsung mengkoordinasikan hasil dari penyampaian aspirasi tersebut ke seluruh tenaga honorer di Sumsel.
Mereka juga memohon agar dua orang perwakilan tenaga honorer untuk ikut dalam proses pengajuan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, guna menyinkronkan data yang disampaikan oleh OPD ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta dari BKD ke BKN.
Berikutnya, tenaga kerja honorer di lingkungan Pemprov Sumsel meminta kepada DPRD Sumsel untuk memanggil perwakilan dari BKD, guna memberikan klarifikasi dan penjelasan, terkait pendataan databases tenaga honorer tahun 2022, mengingat adanya indikasi ketidaksesuaian jumlah pelamar PPPK gelombang pertama dengan data tenaga honorer yang terdaftar pada tahun tersebut.
DPRD Sumsel juga diminta untuk menyampaikan kepada BKD, agar membatalkan kelulusan pelamar PPPK paruh waktu tahun 2024 yang tidak terdaftar dalam pendataan database tahun 2024. Kemudian, mereka juga meminta DPRD Sumsel untuk memprioritaskan optimalisasi perangkingan penerimaan PPPK tahun 2024 kepada tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN.
Terakhir, DPRD Sumsel diminta untuk memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang telah melamar PPPK tahun 2024, tetapi hanya mendapatkan status PPPK paruh waktu, dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, paling lambat pada pengadaan formasi PPPK tahun 2025.
Setelah membacakan poin-poin permohonan tersebut, perwakilan tenaga honorer secara simbolis menyerahkan dokumen permohonan kepada Ketua DPRD Sumsel.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan mendukung aspirasi tenaga honorer. DPRD Sumsel berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat pusat, agar tenaga honorer mendapatkan kepastian mengenai status mereka.
“Kami akan berupaya memperjuangkan aspirasi ini, dengan berkomunikasi langsung kepada pihak terkait, termasuk BKN dan DPR, agar solusi terbaik bisa ditemukan bagi tenaga honorer di Sumsel.” kata Andie Dinialdie.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumsel akan mengawal setiap proses, dan berusaha agar rekomendasi terkait tenaga honorer dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Selain Ketua DPRD Sumsel, audiensi ini juga dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai komisi yang membidangi kepegawaian dan pemerintahan. Diskusi berlangsung konstruktif dengan berbagai masukan dari anggota dewan, mengenai strategi perjuangan aspirasi tenaga honorer.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan tenaga honorer mendapatkan kejelasan terkait status mereka di masa depan. DPRD Sumsel akan terus mengawal perkembangan isu ini agar tenaga honorer mendapatkan hak yang layak sesuai dengan kontribusi mereka dalam pemerintahan. (skb)
