LaNyalla Sebut Kedaulatan Rakyat Diganti Partai, Instruksikan Kader Pemuda Pancasila Turun ke Jalan Ideologi

BekisarMedia.id — Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur sekaligus Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Ia menilai, kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat, kini perlahan mulai bergeser ke tangan partai politik.

Pernyataan tegas ini disampaikan LaNyalla saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PP Madiun secara virtual. Menurutnya, praktik negara sejak era reformasi justru semakin menjauh dari nafas Pancasila sebagai jalan kehidupan bangsa.

Baca juga : Menarik, Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia Mengalami Penurunan

Soroti Perubahan Drastis Pasal UUD 1945

Dalam sambutannya, LaNyalla membeberkan fakta mengejutkan berdasarkan kajian akademis. Ia menyebutkan bahwa perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah hampir 95 persen isi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang asli.

“Hal ini menyebabkan konstitusi kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Akibatnya, mazhab ekonomi kesejahteraan pun bergeser menjadi sekadar mengejar angka pertumbuhan,” tutur LaNyalla dengan nada serius.

Situasi ini, lanjutnya, menciptakan fenomena di mana kekuasaan hanya berputar di lingkaran elite tertentu. Rakyat pun seolah kehilangan ruang untuk menentukan arah perjalanan bangsanya sendiri.

Baca juga : Hj. Eva Susanti Sampaikan Hasil Reses di Paripurna DPD RI, Soroti Program MBG, Stabilitas Pangan, hingga Masalah Pupuk Petani

Tugas Berat Kader Pemuda Pancasila di Daerah

Melihat kondisi tersebut, LaNyalla menginstruksikan seluruh kader Pemuda Pancasila untuk tidak tinggal diam. Mereka diminta berada di garda terdepan dalam menggaungkan kembali gagasan sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila kepada masyarakat luas.

“Kekuasaan hari ini seolah hanya di tangan ketua partai dan presiden terpilih melalui koalisi. Rakyat tidak memiliki ruang kedaulatan yang cukup. Inilah tugas kader PP, jelaskan kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dipahami,” tegasnya.

Ia juga menawarkan proposal kenegaraan melalui DPD RI, untuk kembali ke sistem asli pendiri bangsa dengan teknik adendum. Langkah ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem tanpa mengulang kesalahan masa lalu di era Orde Lama maupun Orde Baru. (ohs)