Pemkab OKI Percepat Pembangunan SPAM Air Sugihan Senilai Rp65 M

BekisarMedia.id — Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi, mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Air Sugihan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti PT OKI Pulp and Paper, PT SAM EL, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Selatan (Sumsel), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI.

Sebeulumnya, PT OKI Pulp bekerjasama dengan BKSDA dan Kementrian Kehutanan, telah memulihkan fungsi dua anak serta membangun dua Pintu Air Masuk (Flap Gate) di Sungai Palas dan Sungai Tampin, guna mendapatkan air bersih untuk kebutuhan Perusahaan dan rencananya juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Air Sugihan.

“Kami juga sudah melakukan Perencanaan pembangunan rumah pompa dan jaringan transmisi air baku, untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat Air Sugihan.” ujar Gadang Hartawan, perwakilan PT OKI Pult and Paper.

Sementara dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumsel menjelaskan bahwa pembangunan SPAM Air Sugihan direncanakan akan mendapat kucuran APBN mencapai Rp65 Miliar, yang diperuntukan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Resevoar, JDU dan booster.

“Jika air baku dan transmisi disiapkan oleh OKI Pulp, selanjutnya IPA, Resevoar, JDU, dan Booster diinterversi melalui APBN, lalu untuk perpiaan dan sambungan rumah (SR) melalui dukungan Pemprov dan pemda.” tutur Ika Sri Rejeki, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel.

Bupati Kabupaten OKI, H. Muchendi, dalam sambutannya, menegaskan mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan pemerintah pusat untuk merealisasi pembangunan SPAM yang ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat Air Sugihan.

“Air ini sama-sama penting bagi kita. Harapannya, masyarakat benar-benar bisa menikmati manfaat dari program ini.” tegas H. Muchendi.

Dari paparan yang disampaikan, H. Muchendi juga menyoroti mengenai pentingnya kejelasan dokumen perizinan, serta jangka waktu kerjasama antar pihak. Ia mendorong agar perjanjian kerjasama tidak memiliki batas waktu, yang dapat menghambat keberlangsungan program.

Baca Juga :   9 Nama Masuk Dalam Bursa Cawagub Muchendi Mahzareki, Ada Nama Anggota DPRD OKI dan Anak Mantan Wagub Sumsel

“Karena air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak, kalau perlu, nggak usah ada batas waktu untuk pelayanan air bersih ke masyarakat. Jadi, siapapun pemimpinnya nanti, program ini bisa tetap berjalan.” tuturnya.

Selain persoalan teknis dan administrasi, H. Muchendi juga menekankan perlunya komunikasi intensif dengan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang persuasif agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

“Yang paling susah ini komunikasinya dengan masyarakat. Kalau dengan PT kita masih bisa cari solusi. Tapi kalau sudah berbenturan dengan masyarakat, apalagi tanpa ganti rugi, itu yang repot.” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, ia juga mengapresiasi kontribusi pihak swasta seperti PT OKI Pulp and Paper dan PT SAM EL dalam mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan. Ia berharap tanggung jawab dapat dibagi secara adil antara pihak swasta dan pemerintah.

“Soal jalan, Kita pengen bagi tugas. Yang penting ada rumusan bersama, programnya jelas dan terarah.” jelasnya.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel itu, juga menyinggung keterlibatan pihak swasta dalam penanganan masalah stunting. Ia membuka ruang bagi perusahaan untuk menyalurkan bantuan sosial, melalui data keluarga rentan stunting yang sudah dimiliki oleh Pemkab OKI.

“Kalau mau bantu CSR atau secara pribadi, kita punya datanya. Silakan dibina keluarga-keluarga rentan ini supaya bantuan tepat sasaran.” ajaknya.

Menutup sambutannya, H. Muchendi menekankan pentingnya koordinasi lanjutan dengan Kementerian PUPR, terutama untuk memastikan dukungan anggaran dari pusat. Ia menyatakan kesiapan untuk turun langsung bersama pihak terkait ke kementerian.

“Kuncinya di anggaran. Kalau dokumen lengkap tapi duitnya nggak ada, ya percuma. Jadi, mari kita selesaikan semuanya dulu. Insyaallah pusat juga akan merespon cepat kalau kita sudah siap.” pungkasnya. (skb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *