Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, menyampaikan hasil pertemuan dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025. (BEKISARMEDIA/KEMENDES PDT/ANDRI)

Efisiensi Anggaran, Kementerian Desa dan PDT Utamakan Pangkas Perjalanan Dinas

Dipublikasikan oleh : Oyong Hairudin Rabu, 12 Februari 2025 TIDAK BERKATEGORI

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sumatera Selatan

BekisarMedia.id — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia mengutamakan untuk memangkas sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas hingga rapat atau pertemuan semacamnya, sebagai wujud pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran.

“Jadi, yang kami hemat itu memang kebanyakan perjalan dinas, alat tulis, kemudian paket pertemuan.” kata Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia, Yandri Susanto, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025.

Lebih lanjut, Yandri Susanto dalam rapat yang digelar untuk membahas langkah efisiensi anggaran usai adanya rekonstruksi itu, menyampaikan bahwa semula besaran efisiensi anggaran di Kementerian Desa dan PDT tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.034.396.000.000 atau 47,18 persen dari pagu total Rp2.192.387.697.000, sehingga pagu efektif menjadi Rp1.157.991.697.000.

Lalu, berdasarkan Rapat Koordinasi antara Kemendes PDT dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (11/2), disampaikan rekonstruksi efisiensi anggaran belanja Kemendes PDT tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp722.731.521.000.

Dengan demikian, kata Yandri Susanto, alokasi anggaran yang bisa digunakan adalah sebesar Rp1.469.656.176.000 dengan rincian rupiah murni Rp1.451.046.304.000 dan hibah luar negeri sebesar Rp18.609.872.000.

Berikutnya, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia itu memaparkan bahwa pos belanja alat tulis kantor (ATK) memiliki persentase efisiensi yang paling besar, yakni mencapai 87,67 persen atau diefisiensi sebesar Rp8.319.246.000 dari total pagu awal Rp9.489.399.000.

Lalu efisiensi lainnya, di antaranya adalah pemangkasan anggaran kegiatan seremonial sebesar 76,26 persen atau Rp978.215.000 dari total pagu awal Rp1.282.792.000. Ada pula rapat, seminar, dan sejenisnya yang diefisiensi sebesar Rp5.979.545.000 atau 51,86 persen dari total pagu awal sebesar Rp11.530.167.000.

Perjalanan dinas pun mengalami pemangkasan anggaran sebesar 64,12 persen atau Rp64.300.582.000 dari total pagu awal Rp100.278.489.000. Dalam kesempatan yang sama, Yandri menyampaikan pula bahwa pos belanja yang tidak dilakukan efisiensi adalah belanja pegawai.

“Pos belanja yang tidak dilakukan penghematan adalah belanja gaji sebesar Rp251.115.147.000 dan hibah luar negeri dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years -INEY- sebesar Rp18.609.872.000.” ujarnya. (ohs)