BekisarMedia.id Pendidikan, Prestasi, dan Masa Depan Sumsel
BEKISARMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) menegaskan komitmen strategisnya untuk menempatkan kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi para pendidik sebagai prioritas utama, demi mewujudkan mutu pendidikan daerah yang berkualitas.
Kebijakan ini dinilai krusial, agar para guru di lapangan dapat menjalankan fungsi edukasi secara aman, tenang, dan bermartabat di tengah dinamisnya tantangan zaman.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang, saat membuka secara resmi Seminar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 yang bertajuk “Apa Kabar Guru? Sejahtera, Perlindungan Nyata dan Pendidikan Berkualitas.”
Agenda berskala besar ini diselenggarakan di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dengan dihadiri oleh sekitar 400 tenaga pendidik yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sumsel.
Keberpihakan Nyata Terhadap Nasib Pendidik
Dalam pidato arahannya, Cik Ujang menggarisbawahi bahwa cetak biru pembangunan sektor pendidikan di Sumsel tidak akan pernah berjalan secara maksimal tanpa adanya keberpihakan nyata dari pemangku kebijakan terhadap nasib para guru.
Menurutnya, ada korelasi linier yang sangat kuat antara rasa aman yang dimiliki guru, dengan kualitas capaian akademik para peserta didik di dalam ruang kelas.
“Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang. Guru yang terlindungi secara hukum akan bekerja dengan penuh rasa hormat dan bermartabat. Pada akhirnya, guru yang kuat secara kompetensi dan mentalitas inilah yang akan melahirkan fondasi pendidikan yang berkualitas tinggi di daerah kita,” ujar Cik Ujang di hadapan ratusan peserta seminar.
Pemerintah daerah memandang perlunya sinkronisasi regulasi, terkait batasan-batasan hukum yang jelas dalam proses belajar mengajar. Hal ini penting, agar para pendidik memiliki kepastian hukum yang nyata saat melakukan tindakan kedisiplinan yang terukur terhadap siswa di era digital ini, tanpa harus dibayangi oleh kekhawatiran konflik hukum.
Eksistensi Guru di Tengah Arus Kecerdasan Buatan (AI)
Selain menyoroti aspek kesejahteraan dan payung hukum, Cik Ujang juga membedah secara mendalam mengenai tantangan modernisasi global, khususnya terkait penetrasi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) di lingkungan sekolah.
Pemprov Sumsel mengingatkan bahwa secanggih apa pun transformasi teknologi yang diadopsi oleh sistem pendidikan nasional, posisi guru sebagai pemandu moral, etika, dan karakter siswa tidak akan pernah bisa direduksi atau digantikan oleh teknologi.
“Perkembangan teknologi modern memang berfungsi membantu serta mempercepat proses belajar mengajar. Namun, aspek keteladanan seorang guru tidak akan pernah bisa diduplikasi oleh mesin atau program komputer. Teknologi AI mungkin mampu menjawab ribuan pertanyaan sains secara instan, tetapi sistem tersebut tidak memiliki empati, nurani, serta sentuhan kemanusiaan yang menjadi esensi utama dari seorang guru,” tambah Cik Ujang.
Melalui forum ilmiah ini, Cik Ujang berharap, dapat melahirkan rekomendasi serta solusi konkret terkait penataan manajemen guru. Agenda pembukaan seminar ini ditutup dengan sesi diskusi panel dan dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.
