Palembang Terus Terendam, Ayu Nur Suri Desak Kolaborasi Nyata Pemkot dan Pemprov: “Hentikan Koordinasi di Atas Kertas!”

BEKISARMEDIA.ID — Permasalahan banjir yang terus mengepung Kota Palembang setiap kali hujan deras turun, kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan bagi warga.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang sekaligus Anggota DPRD Sumsel, Ayu Nur Suri, melihat tren kenaikan volume air dalam lima tahun terakhir, sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.

Ia menegaskan bahwa membiarkan warga berjuang sendirian melawan genangan tanpa solusi konkret, adalah bentuk kegagalan koordinasi yang harus segera diputus.

Masalah Sistemik di Balik Genangan

Ayu Nur Suri mengungkapkan bahwa banjir di “Kota Pempek” ini, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan sistemik yang saling berkaitan dan belum terselesaikan.

Mulai dari belum adanya masterplan drainase yang terintegrasi, tingginya sedimentasi saluran, hingga alih fungsi lahan rawa menjadi kawasan bangunan tanpa daerah resapan yang memadai.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah kolam retensi dan pompa pengendali, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan utama saat debit air meningkat drastis.

Desak Gubernur Ambil Peran Strategis

Satu hal yang menjadi sorotan tajam adalah lemahnya koordinasi lintas kewenangan, dalam pengelolaan sungai-sungai besar di Palembang.

Ayu Nur Suri mendorong Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) untuk tidak lagi berpangku tangan dan segera mengoptimalkan peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII serta Dinas PSDA Provinsi.

“Persoalan kewenangan sering menjadi hambatan utama dalam mengelola sungai, di sinilah peran strategis Gubernur sangat dibutuhkan untuk memutus ego sektoral,” tegasnya pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026.

Prioritas Anggaran Bukan Pilihan

Baginya, pengendalian banjir harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam postur anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama DPRD, didukung penuh oleh dana pemerintah pusat.

Tanpa adanya perencanaan terpadu dan kemauan politik yang kuat, upaya penanganan banjir yang dilakukan selama ini hanya akan bersifat sementara dan membuang anggaran.

“Banjir ini masalah sistemik, kuncinya ada pada kolaborasi terencana antara Gubernur dan Wali Kota untuk melindungi warga dari ancaman tahunan ini,” pungkasnya. (ohs)

Baca juga :

• Rapor LKPJ Gubernur Sumsel 2025 Diterima, DPRD Beri Catatan Khusus untuk Perbaikan Layanan Warga
• Membeludak! 39 Tim Resmi Tempur di Piala Ketua DPRD Sumsel 2026, Pendaftaran Masih Dibuka!