BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BEKISARMEDIA.ID — Rapor kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang tahun 2025, akhirnya dikuliti dalam Rapat Paripurna XXXIII yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumsel, Senin, 20 April 2026.
Meski secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel dinyatakan diterima, para wakil rakyat tidak memberikan cek kosong begitu saja.
Ada tumpukan rekomendasi strategis yang harus segera dibereskan pemerintah provinsi, agar pembangunan di Bumi Sriwijaya benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Lima Pansus Bedah Kinerja OPD
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, menjadi panggung bagi lima Panitia Khusus (Pansus) untuk memaparkan hasil investigasi dan penelitian mereka di lapangan.
Masing-masing Pansus menyoroti sejauh mana realisasi anggaran dan efektivitas program yang dijalankan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun lalu.
Secara garis besar, DPRD menilai dokumen LKPJ Gubernur Sumsel 2025 sudah selaras dengan rencana pembangunan, namun efektivitas di tingkat teknis masih menyisakan banyak catatan.
Rekomendasi Khusus untuk Tahun Mendatang
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menegaskan bahwa catatan yang diberikan mencakup evaluasi program yang belum maksimal, hingga saran teknis agar kebijakan ke depan lebih berdampak nyata.
“Secara umum dapat dipahami dan diterima, tapi kami tetap memberikan sejumlah catatan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan legislatif,” tegas H. Nopianto di hadapan peserta sidang.
DPRD bahkan telah membentuk tim khusus, untuk merumuskan rekomendasi resmi yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumsel, sebagai pedoman perbaikan kinerja.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan warga Sumsel.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam forum ini diharapkan bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum titik balik pelayanan publik yang lebih prima di masa depan. (ohs)
Baca juga :
