Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja.
Atas hal itu, Konjen RI Jeddah, Yusran B Ambary, mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI.
Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji, Nasrullah Jassam, menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi.” tuturnya.
Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50.
“Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina, memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah.” tukasnya.
Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin.
