BekisarMedia.id — Sebanyak 490 tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati OKI, H. Muchendi, dalam upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati OKI, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2025.
Dalam sambutannya, H. Muchendi menekankan mengenai pentingnya peran PPPK sebagai bagian dari ASN yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap pelayanan publik.
“Momen yang ditunggu hari ini, merupakan pencapaian besar, tidak hanya bagi Bapak dan Ibu, tetapi juga keluarga, sahabat, dan semua yang mendampingi perjuangan ini.” ujar H. Muchendi.
Bukan Sekadar Gelar, Tapi Amanah Besar
H. Muchendi mengingatkan bahwa menjadi PPPK bukan sekadar soal status atau prestise, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya minta agar Saudara-saudara yang baru dilantik, segera mengubah pola pikir dan menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang penuh aturan serta evaluasi kinerja yang ketat.” tegasnya.
Pelantikan ini, menurutnya, menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI dalam menuntaskan amanat undang-undang, serta memberikan kepastian status kepada tenaga honorer yang selama ini telah berdedikasi.
“Hari ini SK langsung kami serahkan sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah.” tambahnya.
Proses Seleksi Ketat, Ribuan Peserta Berebut Formasi
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKI, Antonius Leonardo, dalam laporannya menyampaikan bahwa proses rekrutmen PPPK tahun 2024 berlangsung cukup ketat.
“Sebanyak 3.274 orang mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan 580 formasi. Dari hasil seleksi tahap pertama, terpilihlah 490 orang yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus.” terang Antonius Leonardo
Formasi yang terisi terdiri dari 94 orang guru, 87 tenaga kesehatan, dan 309 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi dan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
Dari total peserta yang dilantik, 181 orang adalah laki-laki dan 309 orang perempuan, menandakan komitmen daerah terhadap keterwakilan gender dalam birokrasi. (skb)
