BEKISARMEDIA.ID — Perkembangan dunia digital dan perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) terus menarik perhatian masyarakat Indonesia. Meskipun pergerakan harga aset digital kerap mengalami fluktuasi, minat publik untuk berinvestasi dan melakukan transaksi tetap tinggi.
Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, transaksi aset digital membutuhkan kejelasan dari aspek hukum agama maupun regulasi resmi pemerintah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan panduan resmi terkait status penggunaan dan perdagangan aset kripto di Indonesia.
Keputusan Fatwa MUI Mengenai Hukum Kripto
Keputusan mengenai status hukum mata uang kripto ditetapkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada 9–11 November 2021 di Hotel Sultan, Jakarta. Forum yang dihadiri 700 peserta dari tingkatan pimpinan MUI, ormas Islam, hingga akademisi fakultas syariah ini, menyepakati tiga poin utama terkait kriteria aset kripto:
Pertama, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran (mata uang) dinyatakan haram. Alasan utamanya adalah adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (potensi bahaya/kerugian), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.
Kedua, perdagangan aset kripto sebagai komoditas atau aset digital dinyatakan tidak sah apabila mengandung unsur gharar, dharar, qimar (spekulasi/perjudian), serta tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i. Syarat sil’ah tersebut mencakup keberadaan wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, kejelasan hak milik, dan kemampuan untuk diserahterimakan.
Ketiga, perdagangan kripto sebagai komoditas atau aset digital dinyatakan sah secara syariah apabila telah memenuhi syarat sil’ah, memiliki aset dasar (underlying asset), serta memberikan manfaat yang jelas bagi para pihak.
Regulasi Bappebti dan Perkembangan Pasar Kripto di Indonesia
Dari kacamata hukum positif, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengatur perdagangan aset digital melalui Bappebti. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Berdasarkan data Bappebti, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia berkembang pesat hingga mencapai 7,5 juta orang, naik signifikan dibanding periode sebelumnya yang mencatatkan 4 juta orang. Pemerintah telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang sah ditransaksikan melalui 13 pedagang aset terdaftar di Indonesia.
Beberapa jenis komoditas kripto yang populer ditransaksikan masyarakat antara lain Bitcoin, Ethereum, dan Cardano. Kendati jumlah investor terus bertambah, volume transaksi perdagangan kripto di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan masih mencakup sekitar satu persen dari total volume perdagangan global. (ohs)