BekisarMedia.id — Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menegaskan tentang pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025, di Asrama Haji Palembang, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Herman Deru memuji semangat pengabdian para penyuluh pertanian, yang selama ini bekerja tanpa pamrih demi mendampingi para petani di seluruh penjuru negeri. Ia menyebut penyuluh sebagai navigator pertanian yang sangat vital dalam pembangunan sektor pangan nasional.
“Kita telah mendapat pencerahan dari Ketua Umum Perhiptani. Organisasi ini harus dijalankan dengan sukacita dan pengabdian tulus. Semangat ini harus terus dijaga.” kata Herman Deru.
Rakernas Perhiptani tahun ini menjadi lebih istimewa, karena bertepatan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pengangkatan penyuluh pertanian daerah menjadi pegawai yang dibiayai oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.
Herman Deru menyambut baik kebijakan tersebut, namun mengingatkan tentang pentingnya pengendalian kinerja tetap berada di tangan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah lebih memahami kondisi riil di lapangan, sehingga pengawasan dan penilaian kinerja akan lebih efektif.
“Koordinasi antara kepala daerah dan instansi vertikal, harus dijaga. Maka mekanisme penilaian dan pengendalian penyuluh pertanian, sebaiknya tetap melibatkan pemerintah daerah.” ujarnya.
Lebih jauh, Herman Deru menyoroti kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menargetkan swasembada pangan dan menghentikan impor sejak tahun 2024. Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa peran penyuluh menjadi semakin krusial.
“Penyuluh adalah navigator dalam pertanian. Kalau kita paham fungsi ini, maka arahan dan kebijakan harus mendukung mereka secara optimal agar pertanian melaju sesuai harapan.” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar tim Satu Data Pertanian Pusat dapat bersinergi dengan Perhiptani, yang memiliki jaringan langsung ke lapangan. Selain itu, Herman Deru mendorong percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan, demi menunjang produktivitas pertanian.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Dr. Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa percepatan swasembada pangan memerlukan pendampingan intensif kepada petani. Oleh sebab itu, optimalisasi penyuluh menjadi langkah strategis nasional.
“Proses pemadanan data untuk pengalihan status penyuluh dari daerah ke pusat sudah mencapai 99 persen. Ini akan memperkuat efektivitas pendampingan petani secara menyeluruh.” jelasnya.
Sebanyak 37.811 penyuluh pertanian akan resmi dialihkan ke pusat. Dengan ini, koordinasi, akses informasi, dan penerapan teknologi modern, diharapkan meningkat drastis. (skb)
