BekisarMedia.id — Memasuki tahun 2025, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia langsung gerak cepat menyelenggarakan berbagai rapat dengan Pemerintah maupun pemangku kepentingan lain, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Seperti yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, Komite III menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, terkait Program Makan Bergizi Gratis.
“Kita ingin gercep dan gas poll dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan daerah. Kebetulan, hasil reses seluruh anggota Komite III DPD RI pada periode Desember 2024 silam, menyiratkan berbagai temuan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, antara lain soal harga, soal siapa yang membuat makanan, soal pasokan bahan baku, hingga soal gramasi kandungan gizi. Selain itu, kita juga ingin tahu bagaimana postur organisasi, detail tugas dan kewenangan BGN sendiri sebagai lembaga non Kementerian yang baru dibentuk, sebagai penanggung jawab pelaksana program tersebut.” sebut Ketua Komite III DPD Republik Indonesia, Filep Wamafma.
Mengawali paparannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan, ada beberapa titik kritis dalam tumbuh kembang anak, yakni pada 1.000 hari pertama kehidupan, masa balita, masa remaja. Pertumbuhan pada anak, berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyasar ibu hamil dan menyusui, selain usia anak sekolah (hingga remaja), dengan jumlah total sekitar 82,9 juta orang penerima manfaat.
Terkait dengan kelembagaaan, Ia menyadari bahwa sebagai tulang punggung utama penciptaan generasi emas tahun 2045, BGN punya tugas yang sangat berat. Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa STOK lembaga telah selesai dibangun, akan tetapi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran, belum terpenuhi. Ada kendala saat hendak merekrut SDM untuk eselon II Aparatur Sipil Negara (ASN), karena beberapa menolak, mengingat benefit yang tidak sama dengan tempat asal. Untuk tahun 2025, BGN baru menerima anggaran kurang dari 2 trilyun untuk belanja pegawai. Masih sekitar 3,5 trilyun anggaran terblokir.
“Meski menghadapi beberapa kendala, kami pastikan kinerja kami on record. Per 20 Januari 2025, dari target 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tahun 2025, BGN berhasil membangun 244 SPPG di 144 Kota dan Kabupaten. Sisanya sedang berproses.” tutur Dadan Hindayana.
Dalam Raker, seluruh anggota Komite III DPD RI menekankan pentingnya optimalisasi lokal konten dalam program MBG. Lokal konten itu bukan saja direpresentasikan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemberian dukungan penyaluran MBG pada penerima manfaat, tetapi lebih dari itu, MBG harus mampu mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, agar belanja pemerintah difokuskan hingga tingkat desa untuk memperkuat ekonomi lokal. Lokal konten juga harus menyasar pada pelibatan SDM lokal, kelompok usaha masyarakat desa, UMKM atau BUMDES sebagai mitra dalam memasok bahan baku lokal maupun penyelenggara SPPG.
Menutup Raker, Filef Wamafma menegaskan, perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam tata kelola makanan oleh keluarga, yang meliputi kebersihan, memilih bahan makanan yang sehat, dan memasak dengan benar, juga harus menjadi tujuan program MBG. Sebab, Program MBG hanya diberikan oleh negara 1 kali dalam sehari, sedangkan kebutuhan makanan orang normal di Indonesia pada umum 3 kali dalam sehari.
Selain itu dirinya juga memastikan sikap dan dukungan DPD Republik Indonesia pada program MBG, salah satunya melalui tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi serta dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama lainnya. (aps)