BekisarMedia.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menorehkan prestasi membanggakan, dengan meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi yang ke 14 kalinya secara berturut-turut, menandai konsistensi OKI dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Rio Tirta, di kantor BPK Sumsel, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025.
“Pemberian opini WTP bukan semata soal kepatuhan, tetapi juga cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang andalan dan bebas dari salah saji material.” ujar Rio Tirta.
Ia menegaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, salah satunya adalah kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Meski demikian, ia menyebutkan, terdapat beberapa catatan yang tetap menjadi perhatian ke depan.
Rio Tirta juga menambahkan bahwa predikat WTP mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, sesuai aturan yang berlaku.
H. Muchendi : WTP Bukan Tujuan, Tapi Kewajiban
Menanggapi capaian tersebut, Bupati OKI, H. Muchendi, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut.
“WTP bukan tujuan utama, tapi menjadi keharusan dalam setiap pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah hasil proses panjang yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan.” jelasnya.
Ia menyebutkan, opini ini sekaligus menjadi bukti bahwa manajemen keuangan di OKI tidak hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga menunjukkan integritas dan kualitas manajerial.
H. Muchendi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK Republik Indonesia yang telah melakukan audit secara profesional dan memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Terima kasih kepada BPK yang telah mendampingi dan memberi masukan melalui audit profesionalnya. Ini menjadi panduan bagi kami untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.” tambahnya.
Di akhir sambutannya, H. Muchendi menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi penting bagi perbaikan dan transformasi tata kelola pemerintahan ke depan.
“Tantangan ke depan makin kompleks. Predikat WTP harus terus dijaga, bukan demi angka statistik, tapi sebagai pijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas pemerintahan yang berkelanjutan.” pungkasnya. (skb)
