BekisarMedia.id Situs Berita Terpercaya di Sumsel
BekisarMedia.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak mendapatkan data lahan di Sumsel yang masih tumpang tindih. Data itu diketahui saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Sumsel Tahun 2023-2043.
“Dalam pembahasan RTRW, kami menemukan masih banyak lahan yang tumbang tindih. Seperti lahan perkebunan dengan lahan tambang, Lahan perkebunan dengan hutan lindung, lahan perkebunan tumpang tindih dengan lahan masyarakat.” kata Hasbi Asadiki, Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumsel, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024.
Dia mencontohkan, luas perkebunan dalam RTRW Sumsel tercatat sebanyak 4.766.829,3 hektar, luas perkebunan sawit 1.353.652,91 hektar, luas Hak Guna Usaha (HGU) dalam pola RTRW 563.031,33 hektar, dan luas HGU berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) 798,838,84 hektar.
“Artinya, terjadi perbedaan soal luas HGU, sedangkan mereka mendapatkan HGU itu resmi dari pemerintah daerah, ternyata masih ada tumpang tindih. Kami mau mengatur tata ruang karena manusia bertambah, tanah tidak bertambah, itulah terjadi konflik di daerah.” katanya.
Anggota DPRD Sumsel dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu menginginkan agar data yang ada, bisa disesuaikan menjadi data yang benar sesuai aturan. “Kami sudah sinkronisasi, mengundang Dinas Perkebunan dan pihak terkait, karena izin dari mereka. Kami undang mereka untuk menyesuaikan Raperda ini dengan data yang kami miliki.” ucap Hasbi Asadiki.
Namun sayangnya, dapat rapat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, karena diwakili oleh Staf. “Namun, rapat ini tidak dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, hanya diwakili staf dan perwakilan pihak perusahaan yang bukan pemegang keputusan.” tuturnya.
Karena belum adanya sinkronisasi, pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang mengenai pembahasan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Dinas Perkebunan dan pimpinan perusahaan. “Negara ini adalah negara hukum yang punya aturan, kalau mereka tidak kooperatif dengan pembahasan ini, maka izin lahan mereka tidak usah diperpanjang.” tegas Hasbi Asadiki.
