56 SPPG di Palembang Belum Bersertifikat, Pemkot Percepat Pengawasan MBG

BekisarMedia.id — Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah tegas untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan sesuai standar.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, membuka Rapat Koordinasi bersama 186 pengampuh pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Auditorium UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026.

Rakor tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Tujuannya agar semua pelaksanaan di lapangan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam forum itu terungkap bahwa sebanyak 56 SPPG di Palembang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat tersebut menjadi indikator penting bahwa proses pengolahan dan penyajian makanan telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota. Ratu Dewa menekankan bahwa aspek keamanan makanan tidak boleh diabaikan, mengingat sasaran program MBG adalah para siswa. Untuk mempercepat pemenuhan standar,

Pemkot Palembang menghadirkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan. “Kita tidak ingin ada kasus siswa keracunan atau kejadian lain yang merugikan anak-anak. Karena itu, pengawasan harus diperketat,” tegasnya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menyatakan komitmennya untuk turut mengawal implementasi program tersebut di tingkat daerah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Selain aspek kesehatan, rapat koordinasi juga membahas mekanisme distribusi, pengawasan bahan baku, hingga pelaporan administrasi agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan temuan di kemudian hari.

Pemkot Palembang berharap seluruh SPPG segera melengkapi sertifikasi yang dibutuhkan, sehingga pelayanan makan bergizi bagi siswa dapat berjalan tanpa kendala.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk menjaga kualitas program sekaligus melindungi keselamatan penerima manfaat.

Dengan pengawasan yang diperketat dan pendampingan lintas instansi, Pemkot Palembang optimis pelaksanaan MBG dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan kualitas kesehatan pelajar di Kota Palembang. (ang)