BEKISARMEDIA.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi memulai pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Sumsel, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.
Dimulainya agenda makro sepuluh tahunan ini, ditandai dengan kunjungan resmi Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru, guna mengonsolidasikan dukungan pemenuhan basis data sektoral daerah.
Pertemuan taktis yang berlangsung di Griya Agung itu, berfokus pada penyelarasan strategi sosialisasi agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam memberikan keterangan.
Data yang dihimpun melalui program ini, diproyeksikan menjadi kompas utama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam merumuskan kebijakan pembangunan makro ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pemetaan potensi investasi daerah yang valid untuk periode satu dekade ke depan.
Pendekatan Humanis dan Keandalan Sampling Akurat
Herman Deru menyambut positif operasional hari pertama pendataan yang dilakukan oleh jajaran BPS. Pemerintah daerah menekankan bahwa validitas hasil akhir sangat bergantung pada kejujuran masyarakat dalam merespons instrumen pertanyaan yang diajukan, sehingga koordinasi aktif hingga tingkat rukun tetangga (RT) perlu diperkuat demi kelancaran proses verifikasi lapangan.
Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran petugas lapangan yang diterjunkan, agar mengedepankan metode interaksi sosial yang ramah dan humanis, guna menghindari resistensi dari pelaku usaha maupun rumah tangga.
Penciptaan suasana komunikasi yang kondusif, dinilai mampu mencairkan ketegangan psikologis warga saat diwawancarai.
“Semoga koresponden yang tepat akan menghasilkan hasil yang akurat. Kami meminta para petugas untuk mengajak masyarakat agar terbuka dalam merespons setiap pertanyaan. Bagi para petugas, lakukan pendataan dengan serius tapi santai, jangan tegang dalam mendata masyarakat,” ungkap Herman Deru.
Metode Door to Door dan Garansi Kerahasiaan Data
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa pergerakan seluruh tim pencacah di lapangan, telah diatur menggunakan metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah (door to door).
Skema ini diterapkan untuk memastikan seluruh unit usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar, dapat terdata secara presisi tanpa ada yang terlewat (undercoverage).
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan informasi, pihak BPS Sumsel memberikan garansi kepastian hukum mengenai aspek perlindungan dan pemeliharaan data privat masyarakat.
Seluruh elemen data yang terekam ke dalam sistem kompilasi, dipastikan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang statistik, sehingga tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan riset negara.
Pihak BPS mengapresiasi dukungan moral yang diberikan oleh Gubernur Sumsel dalam mengawal kick off sensus ini.
Dengan adanya komitmen pengamanan dan pengawasan dari struktur pemerintah daerah, institusi vertikal ini optimistis para pelaku ekonomi di lapangan dapat merasa aman, nyaman, dan tidak ragu untuk memaparkan kondisi profil finansial maupun operasional usaha mereka secara riil kepada petugas resmi. (ohs)
baca juga :
BekisarMedia.id Pendidikan, Prestasi, dan Masa Depan Sumsel

