DPRD Sumsel Sampaikan Hasil Reses Tahap III : Jalan Rusak, Kesehatan, dan Pendidikan Jadi Sorotan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, pemerintah provinsi segera menindaklanjuti keluhan tersebut dan menyelaraskan rencana pembangunan dengan visi gubernur, Sumsel Maju Terus untuk Semua. “Percepatan pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa, bukan hanya di perkotaan.” katanya.

Jubir Dapil VIII, Rica Novlianty, menyampaikan kondisi sarana pendidikan di sejumlah sekolah menengah kejuruan di Lubuk Linggau, sangat memprihatinkan. SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3, disebut kekurangan laboratorium komputer, fasilitas laptop, hingga ruang kelas yang rusak.

“Lapangan sekolah yang kerap banjir, akses jalan rusak, minimnya pencahayaan, serta fasilitas keamanan dan keagamaan yang belum memadai, menjadi masalah serius yang harus segera dijawab.” kata Rica Novlianty.

Baca Juga :  341 WNI Meninggal Dunia Saat Menjalankan Ibadah Haji Tahun 2025, PPIH Minta Jama'ah Jaga Kesehatan Jelang Kepulangan Ke Indonesia

Tidak hanya sekolah formal, sejumlah pondok pesantren (Ponpes) juga mengalami keterbatasan fasilitas belajar dan tempat tinggal santri, di antaranya Ponpes Syifaul Jannah dan Ponpes Riyadus.

Di sektor infrastruktur, warga Musi Rawas (Mura) menyoroti jalan utama Sekayu ke Musi Rawas yang rusak parah, terutama di Desa Petanang dan Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri. Jalan ini merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat, termasuk pelajar dan petani. “Perbaikan jalan ini mendesak, karena langsung memengaruhi akses ekonomi dan pendidikan warga.” tegasnya.

Keluhan juga datang dari sektor ekonomi. Warga meminta sentra produksi pertanian, bantuan bibit, pupuk, ternak, hingga dukungan pemasaran hasil panen. Mereka juga mendesak pembukaan lapangan kerja baru dan bantuan modal usaha untuk pemuda.

Baca Juga :  Setelah Silaturahim dengan Tokoh Muhammadiyah, Gubernur Sumsel Cek Pasar

Tidak kalah penting, usulan pembangunan sekolah baru, renovasi sekolah terbengkalai, penambahan guru, hingga beasiswa gratis untuk siswa miskin turut mengemuka. “Beberapa sekolah yang kami kunjungi, kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas belajar. Ini jelas menghambat kualitas pendidikan.” katanya.

Bidang sosial dan keagamaan juga menjadi sorotan, mulai dari pembangunan asrama yatim, renovasi pondok pesantren, hingga perbaikan rumah ibadah. Rica Novlianty menegaskan agar Pemprov Sumsel menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara nyata, bukan sekadar laporan tahunan.

“Belanja bantuan keuangan harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan dan infrastruktur dasar. Kami mendesak Dinas Pendidikan menjadikan SMK Negeri 1 dan 3 Lubuklinggau sebagai prioritas rehabilitasi tahun anggaran mendatang.” katanya.

Baca Juga :  DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel Resmi Sahkan Perubahan APBD Tahun 2025 Senilai Rp11,24 Triliun

Jubir Dapil IX, Andi Rizkyansyah, menyampaikan sederet keluhan warga yang dijaring selama reses. Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tuntutan utama. “Banyak jalan antar desa, antar kabupaten, hingga antar provinsi di Muba yang rusak dan butuh segera diaspal. Warga juga meminta pembangunan jembatan dan tembok penahan tanah, untuk mencegah longsor dan banjir.” ujar Andi Rizkyansyah.

Selain jalan, masalah penerangan jalan umum, drainase buruk, tempat penampungan sampah minim, serta keterbatasan air bersih turut menjadi sorotan. Keluhan yang paling mendesak adalah listrik byarpet dan lemahnya jaringan telekomunikasi. “Masih ada wilayah yang belum tersambung listrik permanen. Sinyal telekomunikasi juga lemah, membuat warga sulit berkomunikasi dan mengakses informasi.” katanya.

Di sektor pendidikan, Andi Rizkyansyah menyampaikan kebutuhan pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, aula, hingga sekolah baru jenjang SD dan SMA. Aspirasi lain berupa bantuan alat penunjang pendidikan seperti alat praktik, drum band, dan perlengkapan Pramuka juga muncul.

Umroh Akhir Tahun bersama Zafir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *