BEKISARMEDIA.ID — Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel), Hj. Eva Susanti, menyoroti secara tajam persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Sumsel, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina (Persero).
Di hadapan jajaran direksi, Senator dua periode ini menegaskan bahwa keterbatasan pasokan tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga telah bereskalasi memicu konflik sosial yang menelan korban jiwa di lapangan.
RDP yang diinisiasi oleh Komite II DPD RI tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Mataram, Gedung B DPD RI Lantai 2, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Mengangkat agenda utama evaluasi stok dan kestabilan harga BBM nasional, Hj. Eva Susanti memanfaatkan forum strategis ini untuk menyuarakan langsung jeritan para sopir angkutan dan pelaku usaha di Sumsel yang kesulitan mengakses solar.
Dampak Kelangkaan Solar: Dari Antrean Panjang hingga Konflik Maut
Berdasarkan laporan dan pantauan langsung di Dapil, antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel masih menjadi pemandangan harian yang lumrah.
Hj. Eva Susanti menuturkan, ketegangan di jalur antrean kerap terjadi, karena para sopir truk didera kelelahan akibat harus menunggu pasokan hingga berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa bermalam di area sekitar SPBU.
Situasi krisis ini diperparah oleh insiden tragis yang baru-baru ini terjadi di Kota Palembang. Seorang sopir meregang nyawa setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah SPBU Kecamatan Sukarami.
Peristiwa berdarah tersebut dipicu oleh aksi penyerobotan antrean pengisian solar oleh pengendara lain, yang berujung pada cekcok fisik.
“Jangan sampai kejadian tragis seperti ini terulang kembali. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada apa pun. Persoalan tata kelola antrean dan kepastian pasokan BBM ini harus segera dicarikan solusi yang konkret oleh Pertamina,” tegas Hj. Eva Susanti di hadapan jajaran direksi.
Mempertanyakan Kuota Sumsel sebagai Daerah Penghasil Migas
Dalam intervensinya, Hj. Eva Susanti juga mengkritisi ketimpangan distribusi BBM di pulau Sumatra. Ia mempertanyakan alasan pasokan solar bersubsidi untuk Sumsel terkesan lebih terbatas dibandingkan provinsi tetangga.
Padahal, secara geografis dan historis, Sumsel diakui nasional sebagai salah satu wilayah lumbung energi terbesar penghasil minyak dan gas bumi (migas).
“Setiap kali saya pulang ke dapil, saya melihat sendiri bagaimana sopir-sopir truk harus mengantre panjang demi solar. Ini ironis bagi daerah penghasil migas seperti Sumsel. Kami berharap Pertamina segera melakukan normalisasi pasokan,” tambahnya.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan teras PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Downstream, di antaranya Wakil Direktur Utama I (Taufik Aditiyawarman), Direktur Pemasaran Ritel (Eko Ricky Susanto), Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi (Hari Purnomo), Direktur Penunjang Bisnis (Putut Andriatno), serta Corporate Secretary (Roberth Marchelino Verieza).
Melalui penyampaian aspirasi ini, Komite II DPD RI mendesak Pertamina untuk segera melakukan audit operasional distribusi, meninjau kembali kuota solar bersubsidi untuk Sumsel, serta memperketat pengawasan di SPBU guna memastikan penyaluran energi yang adil dan aman bagi masyarakat.
Pertamina Patra Niaga Jamin Pasokan BBM Subsidi dan Biosolar di Sumsel Aman
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, termasuk jenis Biosolar, di wilayah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tetap berjalan normal.
Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan energi tetap aman, dan sesuai dengan ketentuan serta alokasi kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sebagai bagian dari komitmen menjaga keandalan distribusi energi nasional, Pertamina terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di seluruh SPBU.
Upaya pengawasan ini juga diperkuat melalui koordinasi berkala, dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat daerah maupun pusat.
Saat ini, tercatat adanya tren peningkatan konsumsi BBM oleh masyarakat, di sejumlah titik wilayah Sumsel.
Merespons kondisi tersebut, Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, guna mencegah terjadinya kelangkaan. Strategi yang diterapkan meliputi optimalisasi jalur distribusi harian, pemetaan ulang wilayah dengan permintaan tinggi, serta pemberian prioritas penyaluran pasokan pada jalur-jalur logistik utama.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa menjaga kelancaran distribusi energi ke seluruh pelosok desa, merupakan prioritas utama perusahaan.
Monitoring harian secara digital maupun fisik terus dilakukan, untuk mendeteksi lonjakan kebutuhan secara cepat.
“Pertamina secara rutin melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok dan proses penyaluran BBM di wilayah Sumatra Selatan. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk memastikan seluruh proses distribusi energi ini berjalan tanpa hambatan, sekaligus mendukung terpenuhinya kebutuhan mobilitas harian masyarakat,” jelas Rusminto Wahyudi dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran Biosolar di lapangan, wajib mengikuti regulasi ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan kuota. Melalui sistem digitalisasi pengisian BBM, Pertamina berupaya menekan potensi kebocoran distribusi, agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh sektor yang berhak.
“Kami terus melakukan evaluasi mendalam terhadap pola distribusi di setiap pangkalan dan SPBU. Pengawasan berlapis ini bertujuan agar BBM subsidi tepat sasaran dan diterima oleh konsumen yang berhak sesuai regulasi yang berlaku,” tambah Rusminto Wahyudi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga mengeluarkan imbauan kepada para pengguna jalan dan konsumen di SPBU. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti arahan dari petugas lapangan, mengantre dengan tertib saat pengisian, serta membeli BBM secara bijak, sesuai kebutuhan dan peruntukan kendaraannya.
Kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci utama kelancaran pelayanan publik ini. Bagi konsumen yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai produk, lokasi SPBU terdekat, atau ingin menyampaikan keluhan terkait pelayanan, dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center melalui nomor 135. (ohs)
