BekisarMedia.id Pendidikan, Prestasi, dan Masa Depan Sumsel
BEKISARMEDIA.ID — Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel), Hj. Eva Susanti, menyoroti secara tajam persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Sumsel, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina (Persero).
Di hadapan jajaran direksi, Senator dua periode ini menegaskan bahwa keterbatasan pasokan tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga telah bereskalasi memicu konflik sosial yang menelan korban jiwa di lapangan.
RDP yang diinisiasi oleh Komite II DPD RI tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Mataram, Gedung B DPD RI Lantai 2, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Mengangkat agenda utama evaluasi stok dan kestabilan harga BBM nasional, Hj. Eva Susanti memanfaatkan forum strategis ini untuk menyuarakan langsung jeritan para sopir angkutan dan pelaku usaha di Sumsel yang kesulitan mengakses solar.
Dampak Kelangkaan Solar: Dari Antrean Panjang hingga Konflik Maut
Berdasarkan laporan dan pantauan langsung di Dapil, antrean kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel masih menjadi pemandangan harian yang lumrah.
Hj. Eva Susanti menuturkan, ketegangan di jalur antrean kerap terjadi, karena para sopir truk didera kelelahan akibat harus menunggu pasokan hingga berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa bermalam di area sekitar SPBU.
Situasi krisis ini diperparah oleh insiden tragis yang baru-baru ini terjadi di Kota Palembang. Seorang sopir meregang nyawa setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah SPBU Kecamatan Sukarami.
Peristiwa berdarah tersebut dipicu oleh aksi penyerobotan antrean pengisian solar oleh pengendara lain, yang berujung pada cekcok fisik.
“Jangan sampai kejadian tragis seperti ini terulang kembali. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada apa pun. Persoalan tata kelola antrean dan kepastian pasokan BBM ini harus segera dicarikan solusi yang konkret oleh Pertamina,” tegas Hj. Eva Susanti di hadapan jajaran direksi.
Mempertanyakan Kuota Sumsel sebagai Daerah Penghasil Migas
Dalam intervensinya, Hj. Eva Susanti juga mengkritisi ketimpangan distribusi BBM di pulau Sumatra. Ia mempertanyakan alasan pasokan solar bersubsidi untuk Sumsel terkesan lebih terbatas dibandingkan provinsi tetangga.
Padahal, secara geografis dan historis, Sumsel diakui nasional sebagai salah satu wilayah lumbung energi terbesar penghasil minyak dan gas bumi (migas).
“Setiap kali saya pulang ke dapil, saya melihat sendiri bagaimana sopir-sopir truk harus mengantre panjang demi solar. Ini ironis bagi daerah penghasil migas seperti Sumsel. Kami berharap Pertamina segera melakukan normalisasi pasokan,” tambahnya.
RDP tersebut dihadiri langsung oleh pimpinan teras PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Downstream, di antaranya Wakil Direktur Utama I (Taufik Aditiyawarman), Direktur Pemasaran Ritel (Eko Ricky Susanto), Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi (Hari Purnomo), Direktur Penunjang Bisnis (Putut Andriatno), serta Corporate Secretary (Roberth Marchelino Verieza).
Melalui penyampaian aspirasi ini, Komite II DPD RI mendesak Pertamina untuk segera melakukan audit operasional distribusi, meninjau kembali kuota solar bersubsidi untuk Sumsel, serta memperketat pengawasan di SPBU guna memastikan penyaluran energi yang adil dan aman bagi masyarakat. (ang)
baca juga :
