GKR Hemas Soroti Peran Ulama Perempuan Hadapi Kekerasan, Kemiskinan, dan Krisis Ekologi

Yogyakarta, Palembang — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), GKR Hemas, menegaskan tentang pentingnya peran ulama perempuan dalam merespons berbagai persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Halaqah Kubro yang digelar di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada hari Jum’at, tanggal 12 Desember 2025.

Forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi gerakan ulama perempuan Indonesia yang mengangkat tema Membumikan Spirit Keulamaan Perempuan untuk Peradaban Islam yang Ma’ruf, Mubadalah, dan Keadilan Hakiki.

[irp]

Acara dihadiri jajaran pimpinan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), akademisi, perwakilan jaringan ulama perempuan dari berbagai daerah, serta peserta difabel, termasuk tunanetra.

Dalam sambutannya, GKR Hemas menyampaikan bahwa gerakan ulama perempuan memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Menurutnya, ulama perempuan tidak hanya berkontribusi dalam ranah keilmuan dan spiritualitas, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang memperjuangkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Gerakan ulama perempuan Indonesia adalah gerakan peradaban. Pengalaman dan suara perempuan merupakan bagian dari otoritas keagamaan Islam yang setara dan perlu mendapat pengakuan,” ujar GKR Hemas.

[irp]

Ia menambahkan, DPD RI terus berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan perempuan, khususnya dalam merespons persoalan sosial yang masih mengemuka.

GKR Hemas juga menyoroti tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian bersama. Pertama, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024, tercatat lebih dari 445 ribu kasus kekerasan, dengan kekerasan seksual, psikis, fisik, dan ekonomi sebagai bentuk yang paling dominan.

Kedua, persoalan kemiskinan perempuan, terutama yang dialami perempuan kepala keluarga, janda, dan pekerja sektor informal. Ia menyinggung data UNDP yang menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak untuk kerja domestik dibandingkan laki-laki, sebuah beban kerja yang sering kali tidak terlihat namun berdampak besar pada kesejahteraan mereka.

[irp]

Ketiga, dampak bencana ekologis yang kian sering terjadi dan cenderung memberikan tekanan lebih berat kepada perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

“Berbagai persoalan tersebut membutuhkan pendekatan keagamaan dan kebijakan publik yang berkeadilan, memuliakan perempuan, dan berorientasi pada kemanusiaan,” tegasnya.

Menurut GKR Hemas, KUPI memiliki posisi strategis sebagai mitra moral dan intelektual bangsa dalam merumuskan perspektif keagamaan yang inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“KUPI bukan hanya gerakan moral, tetapi juga gerakan strategis bagi keberlanjutan bangsa,” tambahnya.

Menutup sambutannya, GKR Hemas berharap Halaqah Kubro ini dapat memperkuat sinergi antara DPD RI dan jaringan ulama perempuan Indonesia.

Ia menilai, kerja-kerja keulamaan perempuan memiliki kontribusi penting dalam menjaga nilai keadilan, kemanusiaan, serta keberlanjutan sosial yang sejalan dengan amanat konstitusi dan arah pembangunan nasional. (ang)