BekisarMedia.id — Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sumsel dalam rangka melaksanakan Penyerahan Sertifikat Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur) dari Menteri ATR/Kepala BPN Kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jendral TNI Maruli Simanjuntak, di Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU Timur, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan, kedatangan menteri ATR ke Kabupaten OKU Timur, menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Sumsel, khususnya warga OKU Raya, yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan. Pasalnya, lahan Puslatpur berada di wilayah tiga kabupaten tersebut.
Meskipun merupakan komplek militer, namun diakui oleh Herman Deru, keberadaan Puslatpur dekat dan bersahabat dengan warga setempat. Ia menjadi saksi bahwa selama 10 tahun menjadi Bupati Kabupaten OKU Timur, hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar, terjalin dengan sangat baik.
“Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai Bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik.” jelasnya.
Hubungan baik itu bahkan berlanjut saat Ia menjadi Gubernur Sumsel periode 2018-2023. Sebagai paru-paru kota, dan Puslatpur kebanggaan warga, Ia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.
Di hadapan Menteri ATR/BPN dan Kepala Staf Angkatan Darat, Herman Deru, mengatakan, masyarakat sekitat tentu ikut gembira dengan penyerahan sertifikat tersebut. Sebab, hal ini penting, karena Puslatpur ini kerap dijadikan tempat pilihan latihan tempur skala internasional, yang menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat.
Bukan hanya menjadi salah satu wisata, namun adanya latihan-latihan internasional yang diadakan di Puslatpur ini, juga ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.
“Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan disini. karena sangat menopang perputaran ekonomi disini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar.” jelasnya.
Penyerahan sertifikat ini, tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semain kuat. Diharapkan, 42.000 lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di Kabupaten OKU Timur, dapat semakin terjaga batas wilayahnya.
Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan, sejak awal, dirinya telah mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan sejumlah deomen yerksit aset TNI secara keseluruhan, meliputi TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Ada sebanyak 649 titik yang harus diselesaikan, karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas, dan masih diduduki masyarakat.
“Setelah 3 bulan, kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan.” ujar Nusron Wahid.
Terkait tugas ini, Ia mengatakan sangat semangat menyelesaikan tugas tersebut, dan menegaskan bahwa pihaknya tidak boleh tidak memanusiakan masyarakat. Apalagi bagi mereka yang sudah terlanjur okupasi di tempat tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.
“Karena itu, kita buat skema-skema, salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPR. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGU.” tambahnya.
Kalaupun di atas lahan tersebut sudah teelanjur diduduki masayarakat, dan menghindari konflik maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masayarakat terlindungi, namun aset TNI tidak hilang.
Sementara itu, Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengaku bersyukur, karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah-tanah millik TNI, termasuk Puslatpur.
“Kami di TNI AD, kami fight pertahankan, karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ads koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar.” jelasnya. (skb)
