BEKISARMEDIA.ID — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Irman Gusman, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Langkah tersebut berkaitan dengan dorongan percepatan pencairan anggaran tambahan senilai sekitar Rp6 triliun, yang difokuskan untuk mendukung rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah Sumatra pasca bencana.
Bagi mantan Ketua DPD RI dua periode itu, kebijakan ini bukan sekadar urusan administrasi keuangan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak di lapangan.
Harapan besar kini disematkan oleh masyarakat serta pemerintah daerah, agar proses pemulihan infrastruktur dan tatanan sosial berjalan lebih sigap.
“Upaya percepatan pencairan anggaran ini patut diapresiasi. Masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan yang cepat agar proses pemulihan dapat segera berjalan dan aktivitas ekonomi maupun sosial kembali normal,” ujar Irman Gusman melalui keterangan tertulis yang diterima di Palembang, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026.
Rincian Alokasi Anggaran dan Sektor Prioritas
Sebelumnya, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Mendagri mendesak agar kucuran dana tambahan bagi empat kementerian segera mendapat lampu hijau, demi percepatan penanganan bencana di berbagai provinsi di pulau Sumatra.
Berdasarkan data perencanaan, dana sekitar Rp6 triliun itu akan disalurkan secara terarah ke beberapa sektor krusial:
-
Kementerian Pertanian: Mendapatkan alokasi sekitar Rp2,6 triliun, yang diproyeksikan untuk memperbaiki kawasan sawah serta lahan perkebunan warga yang mengalami kerusakan berat.
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan: Memperoleh sekitar Rp1,5 triliun, guna memulihkan sentra produksi seperti tambak udang dan tambak ikan milik masyarakat.
-
Kementerian Agama: Mengantongi anggaran sebesar Rp4,8 triliun, yang difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan keagamaan meliputi pondok pesantren, madrasah, hingga rumah ibadah.
-
Kementerian UMKM: Menerima alokasi sekitar Rp600 miliar, untuk mendampingi serta membangkitkan kembali para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sempat lumpuh.
Mendagri menegaskan bahwa keempat sektor tersebut dipilih karena menjadi urat nadi kehidupan masyarakat yang paling cepat merasakan dampak langsung dari suatu bencana alam.
baca juga : Ribuan Warga Terisolasi, Irman Gusman Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera
Fondasi Pemulihan Ekonomi dan Sosial
Menanggapi rincian tersebut, Irman Gusman menilai bahwa instrumen anggaran ini sangat fundamental. Sektor-sektor yang disasar merupakan pilar utama penopang kehidupan harian masyarakat di daerah, khususnya wilayah regional Sumatra, yang memiliki karakteristik agraris dan pesisir yang kuat.
Sebagai anggota Komite I DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia menekankan tentang pentingnya eksekusi di tingkat bawah. Pengawasan yang ketat menjadi kunci utama agar tidak terjadi celah penyelewengan.
“Kita berharap, proses persetujuan dan pencairan anggaran ini dapat dilakukan secepat mungkin, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terpenting, seluruh anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak,” tuturnya.
baca juga : Irman Gusman Desak Presiden Prabowo Tetapkan Bencana Ekologis Sumatera sebagai Bencana Nasional
Kolaborasi Lintas Sektor Menuju Pemulihan Berkelanjutan
Dampak bencana di wilayah Sumatra tidak hanya meninggalkan kerugian fisik berupa fasilitas umum atau rumah tinggal yang rusak, tetapi juga memutus rantai pasok ekonomi rakyat kecil. Ketika sektor pertanian dan perikanan berhenti beroperasi, daya beli masyarakat otomatis mengalami penurunan tajam.
Oleh karena itu, Irman Gusman mengingatkan bahwa kunci keberhasilan pemulihan pasca bencana terletak pada koordinasi yang solid dan tanpa hambatan birokrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, serta kementerian teknis terkait.
Sinergi yang baik, akan memastikan setiap rupiah dari dana tambahan tersebut menjelma menjadi stimulus nyata yang mempercepat roda kebangkitan daerah.
“Sektor pertanian, perikanan, pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan UMKM merupakan fondasi kehidupan masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran untuk sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan besar terhadap percepatan pemulihan daerah,” pungkas politisi senior itu. (ohs)
