Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deur, memimpin apel gabungan dan halal bi halal di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)
Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deur, memimpin apel gabungan dan halal bi halal di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)

Herman Deru Pastikan PPPK di Sumsel Tetap Berlanjut Meski Ada Efisiensi

BekisarMedia.id — Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idul Fitri dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) untuk memperkuat kedisiplinan aparatur, sekaligus membangun kembali semangat pelayanan publik.

Apel gabungan dan halal bihalal digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, dipimpin langsung oleh Herman Deru. Kegiatan tersebut diikuti pejabat eselon III dan IV, ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se Sumsel.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengajak seluruh peserta apel memanfaatkan momen setelah Lebaran untuk mempererat hubungan kerja, dan memperbaiki komunikasi antar sesama pegawai.

Peserta Apel gabungan dan halal bihalal digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)
Peserta Apel gabungan dan halal bihalal digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)

Menurutnya, suasana saling memaafkan usai Idul Fitri penting untuk membangun lingkungan kerja yang sehat. Ia menilai, hubungan yang harmonis antar pegawai dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya di hadapan peserta apel.

Namun, selain silaturahmi, Herman Deru juga menekankan tentang pentingnya disiplin di hari pertama kerja. Ia meminta ASN tidak terlena setelah libur panjang, dan segera kembali menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deru, bersalaman dengan Sekretaris Daerah Sumatra Selatan, Edward Candra, pada Peserta Apel gabungan dan halal bihalal digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)
Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deru, bersalaman dengan Sekretaris Daerah Sumatra Selatan, Edward Candra, pada Peserta Apel gabungan dan halal bihalal digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)

Herman Deru menegaskan bahwa status sebagai aparatur sipil negara, membawa tanggung jawab besar. Karena itu, loyalitas, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan baru, harus menjadi perhatian seluruh pegawai.

Ia juga mengingatkan ASN agar tidak bersikap acuh terhadap kondisi global yang mulai berdampak pada kebijakan pemerintah di daerah. Menurutnya, berbagai penyesuaian anggaran dan efisiensi harus dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan pembangunan, bukan sebagai hambatan.

“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Justru ini cara agar program-program prioritas tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan,” katanya.

Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deur, memimpin apel gabungan dan halal bi halal di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)
Gubernur Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deur, memimpin apel gabungan dan halal bi halal di halaman Kantor Gubernur Sumsel, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. (BEKISARMEDIA.ID/REFNI)

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian pegawai terkait isu efisiensi anggaran yang belakangan ramai dibahas, terutama menyangkut keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Herman Deru memastikan keberadaan PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa tenaga PPPK akan tetap dipertahankan secara berkelanjutan.

Kepastian ini dinilai penting, terutama bagi ribuan tenaga pendidik dan tenaga teknis yang selama ini bergantung pada skema PPPK. Dengan adanya jaminan tersebut, pelayanan di sekolah, kantor pemerintahan, hingga sektor kesehatan diharapkan tetap berjalan stabil.

Baca juga : Sumsel Perkuat Langkah Kendalikan Inflasi, Fokus pada Stabilitas Harga Pangan

Bagi masyarakat, disiplin ASN dan kepastian status PPPK bukan sekadar persoalan birokrasi. Hal itu berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik sehari-hari, mulai dari administrasi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. (ohs)

Ditulis oleh : O. Hairudin Sikumbang | Redaktur : O. Hairudin Sikumbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *