BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BEKISARMEDIA.ID — Tantangan pembangunan di Pulau Sumatera tidak bisa disamakan begitu saja dengan kondisi di Pulau Jawa, terutama soal luas wilayah dan kebutuhan infrastruktur yang sangat besar.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menyampaikan pesan tegas tersebut saat menghadiri Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Palembang, Sabtu, 25 April 2026.
Di hadapan para kepala daerah se-Sumatera dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, sosok nomor satu di Sumsel ini menuntut solusi nyata dari pusat, terkait keberlangsungan pembangunan daerah.
Jangan Ada Aturan “Abu-Abu” bagi Daerah
Herman Deru menilai, forum strategis ini merupakan wadah terhormat bagi para pemimpin daerah untuk berimprovisasi, tanpa harus menabrak aturan hukum yang berlaku.
Ia menekankan bahwa daerah tidak bisa sembarangan membuat kebijakan untuk mengejar pendapatan asli daerah, jika tidak ada payung hukum yang kokoh dari pemerintah pusat.
“Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan, hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum jelas dari pusat, terutama terkait dana bagi hasil dan DAU,” tegas Herman Deru.
Sumatra Butuh Perlakuan Khusus Infrastruktur
Masalah infrastruktur, juga menjadi poin krusial yang ia suarakan, mengingat luasnya geografis Sumatra yang menuntut biaya operasional jauh lebih tinggi.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pembangunan jalan dan fasilitas publik di Sumatra terus meningkat, namun keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghalang utama.
Oleh karena itu, ia berharap Kemendagri mampu memberikan terobosan agar setiap daerah tetap bisa memberikan pelayanan pembangunan yang optimal meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan.
Respon Wamendagri Republik Indonesia
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya, merespon positif curhatan tersebut, dengan menegaskan bahwa forum ini memang dirancang untuk memastikan visi nasional terakselerasi hingga ke daerah.
Pihaknya mengakui sering mendengar keluhan serupa dan kini mulai fokus pada pendekatan kewilayahan, guna memperkuat payung hukum pendapatan daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menutup celah ketimpangan sehingga daerah tetap semangat dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat secara merata. (ohs)
