Tindaklanjuti Arahan Bupati, Pemkab OKI Gelar Pasar Murah dan Layanan Publik Serentak

BekisarMedia.id — Setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Mucendi Mahzareki, dan Wakil Bupati Kabupaten OKI, Supriyanto, mulai mengeksekusi beberapa program hasil terbaik cepat (quick win) mereka, yaitu pengendalian inflasi melalui pasar murah dan mempermudah masyarakat mendapat pelayanan publik.

Layanan publik yang diberikan antara lain KB gratis, layanan kesehatan reproduksi, serta perekaman KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Layanan publik jemput bola dan pasar murah untuk mengendalikan inflasi yang digelar hari ini merupakan inisiasi dari Bapak Bupati mendekatkan layanan publik serta meringankan beban pengeluaran masyarakat jelang Ramadhan.” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI, Asmar Wijaya.

Pasar murah yang digelar, merupakan upaya pengendalian inflasi, terutama jelang Ramadhan tahun 1446 Hijriah.

“Biasanya jelang Ramadhan, harga mengalami kenaikan. Untuk itu, Pemkab OKI juga menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.” jelasnya.

Dengan harga yang terjangkau, masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan tenang, tanpa terbebani oleh lonjakan harga. Sementara layanan publik yang diberikan pada momen ini, mencakup layanan KB gratis, layanan kesehatan reproduksi, serta perekaman E-KTP dan identitas digital.

“Layanan kesehatan diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga 1.000 hari kelahiran, untuk memcegah kematian ibu dan bayi melahirkan serta menekan angka stunting.” tuturnya.

Sementara layanan perekaman KTP elektronik serta Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar, bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan keamanan data pribadi.

“Adanya layanan administrasi kependudukan ini, diharapkan seluruh warga yang belum memiliki KTP elektronik atau IKD dapat segera melakukan perekaman sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah.” pungkasnya. (ohs)