DPD RI Kembali Informatif, Sabet Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Jakarta, BekisarMedia.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, dengan meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada ajang peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Mohammad Iqbal, yang diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, dan disaksikan oleh para pimpinan kementerian serta lembaga negara, di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025.

Mohammad Iqbal mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen DPD RI dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[irp]

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen tinggi DPD RI dalam menjalankan UU KIP 14/2008. Hal ini diperkuat melalui partisipasi E-Monev, yang meningkat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Mohammad Iqbal.

Ia menilai, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi, setiap tahun menunjukkan tren positif, baik dari sisi kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, keterbukaan informasi di DPD RI terus mengalami tren kenaikan. Dari sebelumnya menuju Informatif, dan tahun ini kembali meraih predikat Informatif,” tuturnya.

[irp]

Komitmen serupa juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Mahyu Darma. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan informasi publik, menjadi agenda berkelanjutan di lingkungan DPD RI.

“Setiap tahun, target dan capaian kami terus meningkat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah diakses, serta mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas akses informasi publik,” kata Mahyu Darma.

Dalam IKIP 2025, DPD RI memperoleh nilai 98,11 dan masuk dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan klasifikasi Informatif. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

[irp]

Sebelum meraih penghargaan tersebut, DPD RI telah mengikuti seluruh rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner elektronik (Self Assessment Questionnaire/SAQ), visitasi, presentasi uji publik, hingga penilaian akhir.

Penilaian dilakukan melalui kombinasi data, kunjungan lapangan, serta presentasi inovasi untuk menentukan predikat keterbukaan informasi publik. (ang)