BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BEKISARMEDIA.ID — Komisi V DPRD Sumatra Selatan (Sumsel) bergerak cepat untuk menutup rapat celah kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri tahun 2026 di seluruh wilayah Sumsel.
Langkah konkret ini diwujudkan dengan pembukaan posko pengaduan resmi di gedung DPRD Sumsel, yang bekerja sama langsung dengan pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, menegaskan bahwa keberadaan posko ini merupakan respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap potensi adanya praktik “siswa titipan” atau permainan oknum di lapangan.
Jalur Penerimaan Tetap Mengacu Aturan
Meski pengawasan diperketat, mekanisme penerimaan tahun ini dipastikan tidak mengalami perubahan signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya.
Aturan pendaftaran tetap berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, dan aturan turunan dalam Pergub Nomor 136 Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan.
Masyarakat dapat mendaftarkan putra-putrinya melalui empat jalur utama, yakni afirmasi bagi keluarga kurang mampu, domisili, prestasi akademik/non-akademik, serta jalur mutasi tugas orang tua.
Sikat Praktik Manipulasi Domisili dan Mutasi
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto Aljufri, memperingatkan pihak sekolah agar tidak mencoba-coba mengakomodasi titipan di luar prosedur yang berlaku.
Khusus untuk jalur mutasi, syarat kini menjadi lebih ketat di mana orang tua wajib menunjukkan surat tugas dengan masa penugasan minimal satu tahun di lokasi baru.
Jika ditemukan adanya manipulasi data, baik di jalur mutasi maupun domisili yang kuotanya mencapai 35 persen, DPRD tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bersama instansi terkait.
Harapannya, SPMB tahun ini bisa berjalan lebih transparan sehingga hak setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah pilihan mereka tetap terjaga dengan adil. (ohs)
Baca juga :
