BEKISARMEDIA.ID — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terus mendorong percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menjamin keadilan dan perlindungan profesi guru maupun dosen di seluruh Indonesia.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam laporan Tim Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Guru dan Dosen yang disampaikan pada Rapat Pleno I Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Filep Wamafma, Ketua Komite II DPD RI, menegaskan bahwa revisi UU Guru dan Dosen merupakan momentum reformasi mendasar terhadap kedudukan, kesejahteraan, perlindungan hukum, serta masa depan profesi pendidik di tanah air.
“Guru dan dosen adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas mensyaratkan kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan hukum tenaga pendidiknya dijamin secara adil. Pendidikan yang bermutu dimulai dari guru dan dosen yang sejahtera dan bermartabat,” tegas Filep Wamafma, Senin, 9 November 2026.
Berdasarkan laporan Tim Ahli, terdapat delapan isu strategis yang menjadi fokus utama dalam draf perubahan UU Guru dan Dosen, meliputi:
-
Reformulasi kedudukan guru dan dosen sebagai profesi strategis negara.
-
Penguatan standar kesejahteraan dan penghasilan yang layak.
-
Reformasi sistem sertifikasi guru dan dosen.
-
Kepastian status dan perlindungan bagi guru serta dosen non-ASN.
-
Pemerataan distribusi tenaga pendidik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
-
Penguatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesional.
-
Penataan beban kerja yang proporsional dengan kompensasi dan pengembangan karier.
-
Penguatan kompetensi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan.
Soroti Kesenjangan Guru Honorer dan Data 800 Ribu Belum PPG
Dalam kesempatan yang sama, Filep Wamafma memberikan perhatian khusus terhadap ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta, persoalan pelik guru honorer, dosen kontrak, serta terbatasnya akses sertifikasi maupun pelatihan pengembangan profesional.
Merujuk pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026, tercatat masih ada sekitar 800.000 guru aktif di Indonesia yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kondisi ini mendesak pemerintah untuk segera membenahi sistem sertifikasi agar berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.
“Guru swasta, guru honorer, dosen tetap maupun tidak tetap sama-sama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sudah semestinya menghadirkan perlindungan yang proporsional dan berkeadilan,” ujar Filep Wamafma.
Sebagai wakil daerah, Filep Wamafma juga menekankan tentang pentingnya pengaturan khusus untuk pemerataan distribusi tenaga pendidik di wilayah kepulauan, perbatasan, daerah pegunungan, serta wilayah terpencil seperti Papua. Kebijakan tersebut harus mencakup pembangunan fasilitas sekolah layak, ketersediaan guru berkualitas, insentif penugasan, jaminan kesejahteraan, hingga jenjang pengembangan karier.
Tahapan Uji Sahih dan Target Finalisasi
Sebelumnya, Tim Ahli Komite III DPD RI telah melalui rangkaian proses penyusunan yang komprehensif melalui pengumpulan data, rapat dengar pendapat, uji empiris di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, serta peer review bersama pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut telah menghasilkan Draf Naskah Akademik yang terus disempurnakan berdasarkan masukan akademis dan kebutuhan hukum di lapangan.
“Komite III menargetkan finalisasi draf Naskah Akademik, draf RUU, serta bahan harmonisasi sebelum 25 November 2026. Selanjutnya, direncanakan uji sahih di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 30 November hingga 2 Desember 2026,” tambahnya.
Komite III DPD RI berkomitmen untuk mengawal penuh proses perubahan regulasi ini agar menghasilkan payung hukum yang responsif terhadap dinamika zaman, kemajuan teknologi, serta pemerataan mutu pendidikan antardaerah.
“Reformasi pendidikan tidak cukup berorientasi pada kurikulum, infrastruktur, dan teknologi. Kunci utama kemajuan pendidikan adalah manusia yang mendidik. Jika negara ingin membangun generasi emas Indonesia, maka negara harus terlebih dahulu memuliakan profesi guru dan dosen,” pungkasnya. (ras)
