Bedah LKPJ Gubernur 2025, Komisi V DPRD Sumsel Ultimatum Biro Kesra: “Bansos Harus Berdampak Nyata bagi Warga!”

BEKISARMEDIA.ID — Transparansi penggunaan anggaran bantuan sosial dan hibah keagamaan di Sumatra Selatan (Sumsel), kini tengah berada di bawah pengawasan ketat pihak legislatif.

Komisi V DPRD Sumsel menggelar rapat kerja khusus bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025, pada Rabu, 15 April 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD, benar-benar terserap dengan tepat dan tidak sekadar habis secara administratif.

Pastikan Bansos Bukan Sekadar Angka

Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, yang memimpin rapat, menekankan bahwa penyerapan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Sriwijaya.

Pihak dewan memberikan perhatian mendalam pada efektivitas bantuan sosial, dan program peningkatan mutu sumber daya manusia yang dijalankan sepanjang tahun lalu.

“Kami ingin memastikan anggaran 2025 ini terserap tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kita,” tegas pimpinan rapat di ruang Komisi V.

Biro Kesra Akui Tantangan Administratif

Kepala Biro Kesra Sumsel hadir langsung membawa jajarannya, untuk menjelaskan detail capaian kinerja serta hambatan yang mereka temui di lapangan.

Meski mengklaim program strategis berjalan sesuai koridor, pihak Kesra mengakui masih adanya kendala administratif, yang terkadang memperlambat proses penyaluran di tingkat bawah.

Menanggapi hal itu, anggota dewan meminta biro terkait untuk lebih proaktif dalam melakukan sistem “jemput bola”, agar masyarakat tidak kesulitan saat mengajukan bantuan.

Catatan Penting untuk Fraksi

Hasil dari rapat bedah anggaran ini nantinya akan dihimpun menjadi rekomendasi resmi dan bahan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel.

Selain penyerapan anggaran, pengetatan pengawasan internal juga menjadi poin krusial yang ditekankan oleh para wakil rakyat tersebut.

Tujuannya jelas, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) demi kemajuan Sumsel ke depan. (ohs)

baca juga :

• Rapor Merah! 8 BUMD Sumsel Masih “Sakit” dan Jadi Beban Keuangan, Ayu Nur Suri: Jangan Sampai Penarik Mundur PAD
• Lonjakan Gila-gilaan! Harga Dexlite di Sumsel Tembus Rp24.150 per Liter, DPRD Sumsel Ingatkan Risiko Kelangkaan BBM Subsidi