BEKISARMEDIA.ID — Upaya sinkronisasi data ekonomi dan penguatan sektor pendidikan, terus digencarkan oleh pemerintah daerah di Sumatra Selatan (Sumsel). Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Abdur Rohman Husen, turut mengawal langsung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rangkaian acara Semarak Wong Kito di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Kota Palembang, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026.
Acara berskala nasional ini, tidak sekadar menjadi ruang hiburan rakyat, tetapi juga momentum peninjauan pendataan door to door Sensus Ekonomi tingkat provinsi. Pada kesempatan yang sama, para pimpinan daerah turut mengevaluasi progres Program Sekolah Rakyat, yang selama ini digagas untuk menjangkau masyarakat prasejahtera.
Agenda strategis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Kehadiran Kementerian Sosial dan BPS, menegaskan tentang pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam memetakan ulang kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) usai gejolak ekonomi global.
Basis Data Ekonomi untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Abdur Rohman Husen menilai bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen krusial bagi pemerintah kabupaten dan kota. Hasil pendataan ini nantinya akan dijadikan fondasi utama dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Pendataan langsung dari rumah ke rumah adalah langkah vital untuk memotret kondisi riil daya beli masyarakat kita. Pemkab Muba tentu siap mendukung penuh jajaran BPS agar Sensus Ekonomi tahun ini berjalan lancar dan menghasilkan data presisi,” ungkap Abdur Rohman Husen.
Menurutnya, data ekonomi yang valid, akan memandu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial maupun program stimulus usaha dapat didistribusikan secara adil tanpa risiko salah sasaran.
Mengawal Akses Pendidikan Inklusif
Selain isu pergerakan ekonomi, peninjauan Program Sekolah Rakyat menjadi sorotan penting dalam kegiatan ini. Program tersebut dirancang khusus sebagai fasilitas pendidikan gratis yang menjamin anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah, sekaligus memotong mata rantai kemiskinan antar-generasi.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menekankan bahwa keberhasilan integrasi antara data ekonomi dan program sosial, sangat bergantung pada kejujuran warga saat didata oleh petugas sensus. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk gencar menyosialisasikan hal ini ke tingkat desa.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar mencatat deretan angka, melainkan kompas kita dalam merumuskan kebijakan publik. Jika datanya akurat, program prioritas seperti Sekolah Rakyat bisa langsung menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” tegas Herman Deru. (ohs)
1 komentar