Hj. Eva Susanti Sampaikan Hasil Reses di Paripurna DPD RI, Soroti Program MBG, Stabilitas Pangan, hingga Masalah Pupuk Petani

BekisarMedia.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Hj. Eva Susanti, memaparkan hasil kegiatan reses serta dialog langsung dengan masyarakat di sejumlah daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Laporan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026.

Dalam penyampaiannya, Hj. Eva Susanti menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota DPD RI, untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Melalui berbagai pertemuan dan dialog bersama warga, ia menerima banyak masukan terkait persoalan yang dinilai penting bagi kehidupan masyarakat di Sumsel.

Sejumlah isu strategis yang mencuat dalam pertemuan tersebut antara lain berkaitan dengan ketahanan pangan, distribusi pupuk bagi petani, pengelolaan transportasi, hingga pengembangan sektor peternakan.

“Dalam dialog bersama masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Selatan, banyak persoalan penting yang disampaikan warga. Mulai dari ketahanan pangan, distribusi pupuk bagi petani, hingga persoalan transportasi dan pengembangan peternakan,” ujar Hj. Eva Susanti dalam sidang tersebut.

Ia menjelaskan, berbagai aspirasi masyarakat tersebut, juga berkaitan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terakhir direvisi melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Perhatian

Salah satu topik yang paling sering disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

Program tersebut dinilai memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun demikian, masyarakat berharap pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih sistematis, dengan pengawasan yang ketat.

Menurut Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel itu, masyarakat mengusulkan agar pengelolaan dapur SPPG memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga distribusi kepada para siswa.

“Masyarakat berharap ada standar yang lebih ketat dalam pengelolaan dapur MBG agar kualitas makanan dan keamanan pangan benar-benar terjaga,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga menilai tentang pentingnya pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pihak sekolah, guna memastikan keamanan pangan dan mencegah potensi keracunan makanan.

Warga juga mengusulkan agar pengadaan bahan pangan dilakukan secara transparan, serta melibatkan pelaku usaha lokal, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kekhawatiran Harga Pangan Jelang Ramadhan

Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, gula, daging, serta telur.

Hj. Eva Susanti mengatakan, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau.

“Distribusi pangan perlu diperkuat, agar tidak terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Operasi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah, juga dinilai penting,” ujarnya.

Transportasi Sungai dan Darat Perlu Pengawasan

Selain sektor pangan, persoalan transportasi juga menjadi perhatian masyarakat. Warga menilai, pengelolaan transportasi, baik jalur laut, sungai maupun darat, masih membutuhkan peningkatan pengawasan serta pembenahan sistem operasional.

Menurut anggota DPD RI yang juga berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) itu, masyarakat menyoroti mengenai pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan dan kapal secara berkala, guna menjamin keselamatan penumpang.

Selain itu, integrasi sistem transportasi antara jalur darat, sungai, dan laut, dinilai perlu diperkuat, agar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dapat berjalan lebih efisien.

“Proses perizinan bagi operator transportasi juga perlu diperketat, agar tidak ada kendaraan atau kapal yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan,” jelasnya.

Petani dan Peternak Butuh Dukungan

Di sektor pertanian, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi, terutama pada masa tanam. Mereka menilai, distribusi pupuk di lapangan masih belum merata, dan sering mengalami keterlambatan.

Selain itu, petani juga berharap adanya penyediaan bibit unggul yang tersertifikasi, serta pendampingan teknis dari penyuluh pertanian, untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.

Sementara itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan sektor peternakan, baik peternakan unggas maupun ternak besar seperti sapi dan kambing.

Menurut Hj. Eva Susanti, sebagian besar usaha peternakan di daerah masih dikelola secara tradisional, dengan keterbatasan teknologi dan manajemen produksi.

Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat program pembinaan bagi peternak, termasuk pelatihan terkait kesehatan hewan, manajemen pakan, serta penerapan teknik budidaya modern.

Ia berharap, melalui dukungan kebijakan yang tepat serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sektor pertanian dan peternakan di Sumsel dapat berkembang lebih modern dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ohs)

baca juga :

• Siapkan Mental Menuju Indonesia Emas 2045, 350 Delegasi Festival Pelajar Unggulan ke-4 “Dulang” Ilmu di DPD RI
• GKR Hemas Tegaskan Program Strategis Daerah Jadi Fokus Perjuangan DPD RI