Sumsel Perkuat Langkah Kendalikan Inflasi, Fokus pada Stabilitas Harga Pangan

BekisarMedia.id — Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi, terutama yang dipicu oleh sektor pangan yang masih menjadi penyumbang terbesar.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, secara daring dari Command Center Pemprov Sumsel, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dan diikuti pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Dalam forum itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional dalam lima tahun terakhir relatif terkendali. Pada 2025, angka inflasi tercatat sebesar 1,56 persen, yang dinilai masih dalam batas aman.

Meski demikian, tantangan utama masih berada pada sektor makanan dan minuman. Komoditas ini disebut menjadi faktor dominan yang memicu kenaikan harga di berbagai daerah, sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami minta pemerintah daerah fokus pada pengendalian inflasi pangan, karena ini yang paling berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Tomsi Tohir dalam paparannya.

Bagi masyarakat, stabilitas harga bahan pokok bukan sekadar angka statistik. Kenaikan harga beras, cabai, atau minyak goreng, misalnya, langsung memengaruhi daya beli dan pengeluaran harian rumah tangga. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi langkah penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Sumsel menyatakan terus memperkuat langkah konkret untuk menjaga stabilitas tersebut. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman, serta menjaga distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat, baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota. Upaya ini dinilai penting, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga, terutama menjelang momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

Rakor tersebut juga membahas program strategis nasional lainnya, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah daerah didorong aktif mendukung program tersebut, termasuk memastikan distribusi makanan halal berjalan sesuai ketentuan.

Bagi masyarakat, program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian terhadap kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari.

Keikutsertaan Sumsel dalam rakor ini, menjadi bagian dari upaya menjaga sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang lebih terarah, diharapkan langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan respons cepat terhadap dinamika harga di lapangan. Dengan demikian, dampak inflasi terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. (ref)