Awali Masa Sidang III, DPD RI Matangkan 1.143 Aspirasi Daerah Sub Wilayah Barat II

BekisarMedia.id, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mengawali Masa Sidang III Tahun 2025–2026 dengan mematangkan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) melalui Rapat Sub Wilayah Barat II. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan fungsi representasi dan pengawasan DPD RI terhadap berbagai isu strategis di daerah.

Rapat yang digelar secara hybrid tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dan diikuti oleh para Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, Kepala Kantor DPD RI Sub Wilayah Barat II, serta tim pendukung. Kegiatan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026.

Dalam sambutannya, GKR Hemas mengapresiasi komitmen para senator dalam menjaring dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ia menegaskan bahwa rapat sub wilayah merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPD RI.

“Rapat sub wilayah ini merupakan wujud nyata upaya menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah di dapil masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI,” ujar GKR Hemas.

Ia mengungkapkan, Sub Wilayah Barat II telah menghimpun sebanyak 1.143 aspirasi masyarakat, yang terdiri atas 679 aspirasi bidang tugas alat kelengkapan dan 464 aspirasi agenda prioritas.

Berdasarkan hasil pemetaan isu, aspirasi bidang tugas alat kelengkapan terbanyak berada pada sektor Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, dengan total 93 aspirasi. Sementara itu, agenda prioritas paling dominan berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mencapai 77 aspirasi.

Dari keseluruhan hasil penyerapan tersebut, rapat menetapkan 12 agenda prioritas yang akan ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan DPD RI. Rinciannya, Komite I sebanyak 4 agenda prioritas, Komite II 2 agenda, Komite III 3 agenda, Komite IV 2 agenda, serta Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) 1 agenda prioritas.

Selain itu, rapat juga menyepakati penunjukan perwakilan provinsi yang akan membacakan hasil Asmasda Sub Wilayah Barat II pada Sidang Paripurna DPD RI. Berdasarkan kesepakatan rapat, perwakilan yang akan menyampaikan laporan pada Sidang Paripurna tanggal 14 Januari 2026 berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.

Provinsi DIY akan diwakili oleh Ahmad Syauqi Soeratno, sedangkan Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Lia Istifhama.

Menutup rapat, GKR Hemas menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum peningkatan kinerja DPD RI, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kerja kelembagaan.

“Tahun 2026 adalah tahun peningkatan kinerja. Diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, bukan hanya untuk kepentingan lembaga, tetapi terutama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita,” pungkasnya. (een)