BEKISARMEDIA.ID — Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet, menegaskan tentang pentingnya penguatan kapasitas personel serta sarana penyelamatan, guna menghadapi tantangan kebencanaan dan penegakan ketertiban umum di daerah industri.
Komitmen tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) tingkat nasional, di Lapangan Atletik 1 Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, hari Kamis, tanggal 30 April 2026.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Toha Tohet didampingi oleh jajaran pejabat teras daerah, antara lain Kepala Bappeda Muba (Mursalin), Kasat Pol PP (Erdian Syahri), Plt. Kadin Kominfo (Daud Amri) yang diwakili Kabid Komunikasi Publik (Jerry Rinoldy), serta Kabag Prokopim (Agung Perdana).
Kehadiran delegasi ini, menjadi bentuk keseriusan Pemkab Muba dalam menyelaraskan manajemen kedaruratan dengan regulasi kementerian pusat.
Penguatan Proteksi Wilayah Karakteristik Khusus dan Pendekatan Humanis
Toha Tohet menjelaskan bahwa Kabupaten Muba memiliki karakteristik geografi yang sangat luas dengan kompleksitas tinggi, mulai dari potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) musiman, hingga keberadaan objek vital aktivitas industri migas dan perkebunan.
Kondisi tersebut menuntut adanya kesiapsiagaan armada proteksi publik yang terlatih secara berkala, dan didukung oleh modernisasi infrastruktur penunjang yang memadai.
Selain masalah pemenuhan kebutuhan logistik, Ia menyoroti aspek operasional aparat di lapangan. Satpol PP dan Satlinmas selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), diinstruksikan untuk konsisten menerapkan metode komunikasi persuasif dan humanis kepada warga masyarakat, agar marwah regulasi tetap tegak sekaligus mendapatkan kepercayaan serta legitimasi penuh dari ruang publik.
“Damkar, Satpol PP, dan Linmas bukan hanya hadir saat darurat, tetapi menjadi wajah negara di tengah masyarakat. Mereka adalah pelindung pertama saat terjadi bencana, kebakaran, maupun gangguan ketertiban. Penegakan aturan harus berjalan tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” ujar Toha Tohet.
Desakan Kemendagri Mengenai Pembentukan Dinas Damkar Mandiri
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Satlinmas di seluruh wilayah Sumatra, yang dinilai sigap mengawal stabilitas ketertiban nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan postur APBD secara bijak dan proporsional untuk jaminan keselamatan publik.
Lebih lanjut, Akhmad Wiyagus mengeluarkan instruksi strategis agar daerah-daerah yang saat ini tata kelola pemadam kebakarannya masih bergabung dengan instansi lain, dapat segera melakukan pemisahan birokrasi struktural menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mandiri.
Hal ini bertujuan mempercepat waktu respons (response time) penanggulangan kedaruratan secara vertikal.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menutup rangkaian upacara dengan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas kekhidmatan jalannya acara di kompleks JSC.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sepakat bahwa penguatan institusi penegak aturan ke depan, harus terus berjalan linear dengan reformasi pelayanan perlindungan masyarakat yang berbasis pada hak asasi manusia. (ohs)
1 komentar