Temui Massa Aksi “Indonesia Darurat”, Ketua DPRD Sumsel Siap Fasilitasi Mahasiswa ke Jakarta

BEKISARMEDIA.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, berkomitmen memfasilitasi perwakilan mahasiswa di Kota Palembang untuk berangkat ke Jakarta, guna menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.

Langkah taktis ini diambil sebagai respons konkret setelah dirinya turun langsung menemui ratusan massa aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Darurat”, yang memadati halaman Kantor DPRD Sumsel, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

Skema pelibatan langsung perwakilan mahasiswa ke tingkat nasional tersebut ditawarkan sebagai bukti keseriusan lembaga legislatif daerah dalam mengawal tuntutan publik.

Kehadiran delegasi mahasiswa dinilai penting, agar poin-poin krusial dalam gugatan mereka tidak sekadar menjadi catatan administratif di daerah, melainkan didengar langsung oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Gabungan BEM Palembang Suarakan Isu BBM dan APBN

Aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dimulai sekitar pukul 13.45 WIB ini diinisiasi oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Palembang.

Massa yang terlibat di antaranya berasal dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Universitas PGRI Palembang, Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), dan Institut Bisnis dan Informatika (IBA) Palembang.

Bergerak menggunakan mobil komando serta membentangkan spanduk kritik, para demonstran secara bergantian menyoroti fluktuasi kondisi ekonomi nasional.

Beberapa poin krusial yang dituntut untuk dievaluasi total oleh pemerintah meliputi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok di pasar, serta orientasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap belum berpihak secara penuh pada kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Komunikasi Konstruktif Antara Legislatif dan Mahasiswa

Suasana demonstrasi terpantau berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, memilih naik ke atas mimbar dialog terbuka guna meredam ketegangan psikologis massa, sekaligus memberikan penjelasan struktural mengenai pembagian kewenangan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

DPRD Sumsel menegaskan bahwa meskipun regulasi fiskal makro seperti tata kelola APBN dan penetapan harga subsidi energi, merupakan domain mutlak dari pemerintah pusat, institusi legislatif di daerah memegang tanggung jawab moral untuk mengagregasikan seluruh suara publik dari daerah agar sampai ke kabinet nasional secara efektif.

“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan adik-adik mahasiswa. Memang ada kebijakan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, namun bukan berarti aspirasi ini berhenti di sini. Kami ingin memastikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan. Karena itu, saya meminta mahasiswa menunjuk perwakilan yang nantinya bisa bersama-sama menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke Jakarta,” ujar Andie Dinialdie.

Tawaran fasilitasi keberangkatan ke Jakarta tersebut langsung disambut positif oleh para pimpinan organisasi mahasiswa.

Momentum ini dinilai memberikan sinyalemen positif bagi terciptanya pola komunikasi politik yang lebih konstruktif dan solutif antara gerakan mahasiswa dengan lembaga representasi rakyat di tingkat Provinsi Sumsel. (ohs)

baca juga :

• Perkuat Sinergi, Semen Baturaja dan Komisi III DPRD Sumsel Bahas Optimalisasi PBBKB hingga PBB
• Pansus Perkebunan DPRD Sumsel Kawal Warga Tanjung Baru Garap Lahan Eks Gembala