BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BekisarMedia.id — Polemik pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali mencuat ke ruang publik. Setelah sebelumnya menuai sorotan karena rencana pengadaan meja biliar dengan nilai hampir Rp500 juta, kini muncul sejumlah rencana pengadaan fasilitas lain dengan anggaran ratusan juta rupiah yang memicu perdebatan.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), terdapat beberapa paket pengadaan fasilitas rumah dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel untuk tahun anggaran 2026.
Salah satunya adalah pengadaan lampu gantung hias untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel, dengan pagu anggaran sebesar Rp604.664.300. Pengadaan ini direncanakan menggunakan metode E-Purchasing dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, terdapat rencana pengadaan tirai jendela jenis roller blind untuk rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel. Pengadaan tirai ini tercatat dalam dua paket berbeda, masing-masing senilai Rp319 juta dan Rp315 juta, yang dijadwalkan pada bulan yang sama. Jika digabungkan, total anggaran pengadaan tirai mencapai sekitar Rp634 juta.
Polemik ini mendapat perhatian pegiat antikorupsi, Feri Kurniawan, yang menilai besarnya anggaran tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait prioritas penggunaan APBD.
“Masyarakat wajar mempertanyakan apakah pengeluaran untuk lampu gantung dan tirai senilai ratusan juta ini benar-benar menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Feri Kurniawan.
Ia menekankan tentang pentingnya transparansi dari DPRD Sumsel terkait spesifikasi barang dan alasan pengadaan dua paket tirai untuk rumah dinas yang sama, dalam periode yang bersamaan.
Menurut Feri Kurniawan, pengeluaran anggaran harus tetap mengedepankan asas kepatutan, efisiensi, dan kepentingan publik.
Polemik ini menjadi sorotan publik di tengah kebutuhan masyarakat yang masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah.
Feri Kurniawan berharap, instansi terkait dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun kontroversi berkepanjangan. (et)
