BekisarMedia.id BekisarMedia.id menyajikan berita olahraga terkini, sepak bola nasional dan daerah, klasemen, transfer pemain, dan update kompetisi Indonesia.
BekisarMedia.id — Reformasi kelembagaan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia terus bergerak menuju fase berbasis riset nasional. Melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Polri turun langsung ke wilayah jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan.
Kegiatan penelitian tersebut digelar di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026. Agenda ini menjadi bagian dari arsitektur besar reformasi Polri yang mengedepankan pendekatan berbasis data, evaluasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, AKBP Yudi Chandra E. Dalam forum tersebut, jajaran Polres memaparkan praktik di lapangan, tantangan penyidikan tipikor, serta kebutuhan penguatan sistem yang dinilai masih perlu penyempurnaan.
Penelitian yang dilakukan tidak hanya sebatas pengumpulan data administratif. Tim Puslitbang mengkaji secara komprehensif tiga aspek utama, yakni kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik tipikor, transformasi mindset dan budaya integritas, serta struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarunit.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangannya.
Pendekatan ini menempatkan wilayah sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional. Dengan evaluasi berbasis riset, diharapkan kebijakan yang diambil tidak lagi bersifat normatif, melainkan terukur dan tepat sasaran.
Selain mengkaji fungsi tipikor, penelitian juga menyoroti peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju visi Indonesia Emas. Dukungan tersebut mencakup aspek pengawasan distribusi, stabilitas keamanan, hingga mitigasi potensi penyimpangan.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penelitian ini turut memperkuat validitas dan integritas hasil kajian. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan rekomendasi kebijakan berbasis pada analisis ilmiah yang objektif.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa penelitian Puslitbang merupakan langkah konkret untuk memastikan reformasi Polri berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan sekadar retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian penting dari penguatan sistem nasional,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan Polri dalam mendukung program MBG menunjukkan bahwa peran institusi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas serta pengawasan terhadap kebijakan strategis negara.
Melalui pendekatan berbasis penelitian ini, Polri berharap mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di daerah. (ohs)
