DPRD Sumsel Terima Mahasiswa, Rencana Pengadaan Kontroversial Dibuka untuk Evaluasi

BekisarMedia.id — Puluhan mahasiswa dari Generasi Muda Institut (GMI) melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Sumatra Selatan (Sumsel), pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, untuk menyoroti rencana pengadaan fasilitas bernilai miliaran rupiah di lingkungan legislatif. Legislator menanggapi dengan membuka peluang evaluasi dan dialog lebih lanjut.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri, didampingi anggota DPRD Sumsel yang lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma dan Thamrin, menyambut massa aksi dan memastikan bahwa setiap anggaran yang bermasalah, dapat dibatalkan.

M. Yansuri, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, menekankan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang ada anggaran yang bermasalah, tentu akan dibatalkan. Saya juga bagian dari Banggar DPRD Sumsel,” ujar M. Yansuri.

Baca juga : DPRD Sumsel Dukung Operasi Ketupat Musi Tahun 2026, Andie Dinialdie: “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menyampaikan surat resmi terkait permintaan evaluasi atau pergantian Sekretaris Dewan, agar dapat diproses sesuai prosedur.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti beberapa rencana pengadaan yang dianggap tidak relevan dengan fungsi legislatif.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat pengadaan bernilai miliaran rupiah yang dinilai lebih bersifat hiburan atau fasilitas pribadi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana pembelian meja biliar senilai Rp335,9 juta untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel.

Baca juga : Operasi Ketupat Musi Tahun 2026 Resmi Dimulai, Polda Sumsel Perkuat Pengamanan Mudik Idul Fitri

Koordinator aksi, Eko, menilai, fasilitas tersebut tidak berkaitan langsung dengan tugas legislasi, pengawasan, atau penganggaran DPRD.

“Penggunaan dana publik untuk fasilitas seperti meja biliar, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujar Eko.

Selain itu, rencana pengadaan alat kebugaran atau gym senilai Rp395 juta untuk rumah dinas pejabat, juga mendapat sorotan.

Koordinator Lapangan aksi, Dodi, menekankan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab pribadi, sehingga fasilitas kebugaran sekelas pusat komersial, tidak seharusnya dibebankan pada anggaran negara.

Baca juga : Gubernur Sumsel Tekankan Pentingnya Akhlak dalam Kesuksesan Pelajar

Respons DPRD Sumsel menunjukkan upaya menyeimbangkan aspirasi publik dan rencana internal lembaga.

M. Yansuri menegaskan bahwa seluruh masukan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD, dan membuka kemungkinan dialog lanjutan untuk membahas isu tersebut secara lebih mendalam.

Kegiatan ini menegaskan tentang peran mahasiswa sebagai pengawas publik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Bagi warga, perhatian publik terhadap anggaran legislatif diharapkan menumbuhkan kepercayaan dan mendorong pengelolaan dana yang lebih bijak.

Dengan pembukaan dialog oleh DPRD Sumsel, aksi mahasiswa berpotensi menghasilkan evaluasi yang konkret, sekaligus memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam tata kelola keuangan daerah. (ohs)