BEKISARMEDIA.ID — Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor DPRD Sumsel, kota Palembang, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026.
Massa aksi yang terdiri dari organisasi PMII, GMNI, KAMMI, IPNU, GMKI, LMND, dan IMM ini, turun ke jalan guna menyuarakan keprihatinan atas fluktuasi ekonomi nasional yang dinilai kian menekan daya beli masyarakat bawah.
Gerakan ini memotret kondisi riil di tingkat tapak, di mana ketidakstabilan harga kebutuhan pokok harian memicu peningkatan beban hidup.
Mahasiswa menilai, intervensi kebijakan moneter dan fiskal dari pusat belum mampu membentengi struktur ekonomi domestik secara kokoh, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumsel.
Soroti Efektivitas Program Pusat dan Tekanan Fiskal
Koordinator aksi, Syaidina Ali, dalam orasinya menyampaikan bahwa implikasi pelemahan nilai tukar rupiah berimbas langsung pada lonjakan harga barang impor dan biaya produksi industri.
Kondisi tersebut diperparah oleh belum meratanya dampak dari sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Merah Putih di daerah.
Selain itu, arus pendapatan dari sektor laba perusahaan besar, dinilai belum terdistribusi secara inklusif untuk menopang ruang fiskal regional.
Aliansi Cipayung Plus memandang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikembalikan pada khittah transparansi, yang berorientasi penuh pada jaminan sosial warga, bukan sekadar penyerapan anggaran kuantitatif.
“Kondisi ekonomi saat ini membuat beban masyarakat semakin berat. Tekanan ekonomi global membatasi ruang fiskal pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Syaidina Ali di atas mobil komando.
Tuntutan Pajak Kekayaan dan Evaluasi Kinerja Kabinet
Massa aksi juga menyodorkan tawaran solusi alternatif berupa reformasi instrumen perpajakan. Salah satu orator, Wahidin, menekankan perlunya pemerintah mengkaji penerapan regulasi pajak kekayaan (wealth tax) bagi pemilik aset skala besar guna menciptakan pemerataan dan memperkecil kesenjangan sosial yang kian lebar.
Secara garis besar, terdapat empat poin tuntutan utama yang dibawa oleh aliansi mahasiswa dalam aksi ini:
- Menjamin ketersediaan pasokan serta stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan subsidi.
- Memastikan pemenuhan hak akses pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi tarif.
- Mendorong kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan melalui optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas dan pajak kekayaan.
- Melakukan evaluasi total terhadap efektivitas kinerja kabinet pemerintahan saat ini dalam tata kelola perlindungan publik.
DPRD Sumsel Janji Teruskan Aspirasi ke Pusat
Aspirasi puluhan mahasiswa tersebut, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Ilyas Panji Alam, yang menemui massa di depan pintu gerbang utama. Pihak legislatif berjanji akan mengawal berkas tuntutan ini, untuk diteruskan secara formal ke DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.
Ilyas Panji Alam juga menambahkan bahwa DPRD Sumsel terus mendorong penguatan penggunaan produk lokal Sumsel di sektor UMKM, untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi daerah dari guncangan makro.
“Saya pastikan aspirasi adik-adik semua akan kami tampung dan kami teruskan sesuai mekanisme kedinasan yang berlaku,” tegas Ilyas Panji Alam di hadapan perwakilan mahasiswa.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan di bawah pengawalan ketat aparat Polrestabes Palembang. Setelah berdialog secara terbuka dan menyerahkan berkas tuntutan, massa aksi dari Cipayung Plus membubarkan diri secara tertib dan damai menjelang sore hari. (ohs)
